CETAK BIRU
KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 72 TAHUN 1999

TENTANG
CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG TELEKOMUNIKASI INDONESIA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk menjamin konsistensi arah pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi, diperlukan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia;

b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3466);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);

	5.	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6.	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keputusan Presiden sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;

	7. 	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TELEKOMUNIKASI INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini sebagai arah pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Pasal 2

Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, wajib digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Pasal 3

Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila diperlukan dapat diadakan penyesuaian sejalan dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
								Ditetapkan di  : JAKARTA
								Pada tanggal  : 17 September 1999

								MENTERI PERHUBUNGAN

									          Ttd

								  GIRl S. HADIHARDJONO

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1.	Umum

1.	Pada waktu ini reformasi telekomunikasi dilaksanakan praktis oleh semua negara di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan drastis lingkungan ekonomi global dan kepesatan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi. Karena perbedaan yang spesifik dalam keadaan ekonomi, politik dan sosial masing-masing negara,  manifestasi reformasi tersebut berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Lagi pula, perbedaan dalam sasaran yang ingin dituju oleh strategi reformasi, membuat corak reformasi telekomunikasi juga beraneka ragam.
 
2.	Dokumen ini menguraikan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka reformasi telekomunikasi Indonesia yang merupakan program pemerintah. Reformasi tersebut meliputi restrukturisasi kerangka hukum dan  industri serta liberalisasi lingkungan usaha di bidang telekomunikasi. 

I.2.	Latar belakang 

3.	Telekomunikasi, pada umumnya, mempunyai dimensi global meskipun bobot tanggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat  telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi  global, sedang wujud dan bentuk akhirnya  sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan  kebijakan nasional secara makro.

4.	Perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung sangat dinamis, telah mendorong lahirnya lingkungan telekomunikasi yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku begitu lama sebelumnya. Perubahan yang amat mendasar ini menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia.

5.	Dalam garis besar, wujud perubahan dan realita baru ini berupa :

15.	beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan;
16.	bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi ke menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya; 
17.	peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi; 
18.	transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke persaingan, dan
19.	diakuinya secara umum bahwa di era informasi, telekomunikasi berperan sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

6.	Dalam lingkungan nasional, telekomunikasi telah terbukti sebagai sarana vital Indonesia untuk memperlancar kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka Wawasan Nusantara. Ada tiga hal yang menjadi determinan penting dalam perumusan kebijakan reformasi telekomunikasi, yaitu : 

(i)	haluan negara yang baru ditetapkan MPR dalam Sidang Istimewa November 1998;
(ii)	kehendak untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di segala bidang, termasuk di bidang telekomunikasi.

I.3.	Tujuan

7.	Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi telekomunikasi antara lain mempunyai tujuan sebagai berikut :

a.	meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkrit diwujudkan dalam kesepakatan WTO, APEC dan AFTA untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas;

b.	melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan kecenderungan global yang meninggalkan struktur monopoli dan beralih ke tatanan yang berdasar persaingan;  
 
c.	meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) sehingga investor mempunyai kepastian dalam membuat rencana penanaman modalnya;

d.	memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru di seluruh wilayah Indonesia;

e.	membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang kerja sama dalam skala global, dan

f.	membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. 

I.4.	Sistematika dokumen

8.	Untuk meletakkan dalam perspektif, skema berikut menggambarkan alur pikir perumusan kebijakan reformasi telekomunikasi.

UUD 45
TAP MPR

Kebijakan Untuk Menuju Telekomunikasi
Masa Depan
(BAB VI)

Profil Telekomunikasi Dewasa Ini
(BAB II)

Profil Telekomunikasi 
Masa Depan
(BAB III)

     

Faktor
Ekstern
(BAB V)

Faktor
Intern
(BAB IV)

9.	Dokumen ini disusun  dengan tata urut sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN 
BAB I menguraikan latar belakang serta tujuan utama kebijakan reformasi telekomunikasi. Begitu pula diuraikan sistematika perumusan kebijakan dalam dokumen ini.

BAB II	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI
Sebagai titik tolak untuk merumuskan kebijakan reformasi, lebih dulu diuraikan dalam BAB II kondisi telekomunikasi Indonesia dewasa ini. Dalam menguraikan profil telekomunikasi Indonesia pada waktu ini, diikhtisarkan pula struktur industri  dan kerangka hukum serta regulasi yang berlaku.

BAB III	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN
BAB III melukiskan profil telekomunikasi masa depan yang ingin dituju, setelah dilakukan reformasi secara total. Karena reformasi telekomunikasi itu bukan satu peristiwa sesaat melainkan satu proses, maka profil telekomunikasi Indonesia masa depan tersebut dicapai melalui beberapa tahap.  

BAB IV	FAKTOR-FAKTOR INTERN
BAB IV mengidentifikasi faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya pada profil telekomunikasi masa depan dan sekaligus mempengaruhi proses reformasi, sehingga harus diperhatikan dalam merumuskan strategi reformasi. 
	
BAB V		FAKTOR-FAKTOR EKSTERN 
	Begitu pula, dalam BAB V ini diidentifikasikan kecenderungan lingkungan global yang selain merupakan faktor ekstern yang berpengaruh pada perwujudan profil telekomunikasi masa depan juga memberi rambu-rambu pada proses.
 
BAB VI	KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN 
Akhirnya, sebagai inti Cetak Biru, BAB VI menguraikan penentuan sasaran, pemilihan strategi, perumusan kebijakan dan langkah-langkah menuju telekomunikasi Indonesia masa depan. Dalam kebijakan ini, strategi restrukturisasi PT TELKOM dan PT INDOSAT merupakan bagian penting dan menduduki tempat yang sentral.
LAMPIRAN

Data-data pendukung dan keterangan yang lebih rinci mengenai  suatu hal disertakan sebagai lampiran, yaitu

Lampiran I	Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi
Lampiran II	Profil Penyelenggara
Lampiran III	Kertas Referensi WTO
Lampiran IV	Penjadwalan
Lampiran V	Glosar Istilah	

Dengan demikian bagi mereka yang tidak ingin mengetahui Cetak Biru secara rinci, cukup membaca batang tubuhnya saja. 

BAB II
PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI

II.1.	Umum

1.	BAB ini menguraikan profil telekomunikasi Indonesia pada permulaan tahun 1998. Berturut-turut diuraikan komponen pertelekomunikasian, seperti peraturan perundangan, struktur industri telekomunikasi, tarip jasa telekomunikasi, permulaan pembukaan pasar jasa telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi, pelanggan jasa telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi.

II.2.	Peraturan perundangan

2.	Instrumen hukum yang mendasari pertelekomunikasian Indonesia waktu ini adalah Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang tele-komunikasi. Sedang regulasinya berupa Peraturan Pemerintah (PP),   Keputusan Menteri (KM), serta perangkat perundangan lainnya.   

II.2.1.	Undang-Undang tentang telekomunikasi

3.	Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi menya-takan antara lain bahwa:

15.	Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.

16.	Badan penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17.	Jasa telekomunikasi dikategorikan sebagai jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Jasa telekomunikasi dasar meliputi telepon, telex, dan telegram. Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah jasa telekomunikasi di luar jasa telekomunikasi dasar.

18.	Badan hukum di luar badan penyelenggara, yang juga disebut badan lain, dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas kerja sama dengan badan penyelenggara. Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara.

1.	Sampai sekarang yang ditentukan sebagai badan penyelenggara ada dua BUMN, yaitu:
a.	PT TELKOM, sebagai satu-satunya badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar untuk jasa telekomunikasi dalam negeri. Jasa telekomunikasi dalam negeri terdiri atas jasa telekomunikasi  tetap sambungan lokal dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional.  Jasa-jasa tersebut diselenggarakan melalui jaringan telekomunikasi tetap (fixed) atau juga disebut jaringan berdasarkan kawat (wireline). Dengan demikian, PT TELKOM merupakan satu-satunya penyelenggara jaringan umum telekomunikasi tetap dalam negeri. 

b.	PT INDOSAT, sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar khususnya jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional hingga tahun 1994. Sejak tahun itu, pemerintah memberi izin pada perusahaan swasta yang berpatungan dengan PT TELKOM dan PT INDOSAT untuk juga menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional yang ke dua (mengenai hal ini diterangkan lebih lanjut di butir 7).

1.	Petikan beberapa ketentuan di atas memperlihatkan bahwa, di bawah kerangka hukum yang masih berlaku,  warna monopoli penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia masih terlihat nyata. Hal ini dapat dimaklumi, karena umur UU No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi tersebut telah mendekati sepuluh tahun. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, suatu undang-undang memang tidak akan mudah memberi akomodasi untuk implikasi semua perubahan yang terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun. 

2.	Meskipun demikian, dengan memperjelas dan memperlonggar interpretasi ketentuan-ketentuan di atas, perangkat regulasi sedikit banyak telah dapat mengakomodasikan, secara terbatas, beberapa kebijakan deregulasi, terutama yang mengenai partisipasi pihak swas-ta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Butir berikut mengutarakan aspek ini dalam perangkat regulasi. 

II.2.2.   Perangkat regulasi

3.	PP.No.8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan KM. No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dapat berbentuk:
 (i) 	usaha patungan (JVC), 
(ii) 	kerja sama operasi (KSO) dan 
(iii)	kontrak manajemen (KM). 

4.	Dalam usaha patungan, pada dasarnya, kepemilikan  badan penyelenggara dalam JVC tidak harus merupakan mayoritas. Seperti dinyatakan dalam  PP No.20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA patungan asalkan  kepemilikan peserta Indonesia minimal 5% dari seluruh modal di setor. Perlu dicatat bahwa usaha patungan antara Badan Penyelenggara dan Badan Lain berstatus sebagai Badan Lain, bukan badan penyelenggara.

KSO secara lebih spesifik diatur dengan izin yang diberikan dalam persetujuan kerjasama operasi yang bersangkutan, seperti izin yang diberikan kepada masing-masing konsorsium investor KSO Repelita VI.

Lingkup kerja sama dan tata cara perizinan dalam Kontrak Manajemen di bidang telekomunikasi diatur oleh KM. No. 39 tahun 1993 tersebut di atas. Penggunaan bentuk kerja sama ini dalam praktek di bidang telekomunikasi praktis belum ada.     

II.3.	Struktur industri telekomunikasi
5.	Seperti disebut dalam butir 4, pada saat ini ada dua badan penye-lenggara, yaitu PT TELKOM dan PT INDOSAT yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Indonesia. Struktur industri telekomunikasi Indonesia dewasa ini dapat digambarkan dalam bagan berikut.

6.	Jaringan telepon tetap sambungan lokal dengan kawat diseleng-garakan oleh Badan Penyelenggara PT TELKOM secara eksklusif selama 15 tahun yang akan berakhir pada akhir tahun 2010. Jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal dengan radio secara terbatas (regional) juga telah diselenggarakan oleh Badan Lain,  yaitu PT RATELINDO.

7.	Jasa telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT TELKOM hingga akhir tahun 2005.

8.	Sementara jasa telepon tetap sambungan internasional diselenggarakan hingga akhir tahun 2004 secara duopoli oleh PT INDOSAT dan PT SATELINDO.

9.	Sedangkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler, pada waktu ini telah dilaksanakan secara kompetitif dan jumlah penyelenggaranya dibatasi oleh ketersediaan spektrum. Begitu pula segmen pasar penyediaan peralatan terminal pelanggan atau CPE merupakan lingkungan yang kompetitif. Penyediaan peralatan non-CPE sedang dalam proses liberalisasi total.

II.4. 	Tarip jasa telekomunikasi

14.	Menurut Undang-Undang No.3 tahun 1989 tentang telekomunikasi susunan tarip diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada waktu ini, pemerintah menentukan maksimum beberapa komponen tarip, seperti: pasang baru, sewa bulanan, dan biaya aktivasi. Untuk biaya pemakaian (usage charge) jasa telekomunikasi tetap ditentukan tarif aktualnya, yang saat ini sedang dalam proses untuk diubah menjadi tarif maksimum.      

II.5.	Permulaan pembukaan pasar telekomunikasi

19.	Seperti diutarakan di atas, UU No.3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, dan PP.No.8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta KM. No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, memungkinkan kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi dalam Pelita VI, khususnya jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal, karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun Badan Penyelenggara pembangunan dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing. Dalam hubungan ini, telah diterapkan kebijakan KSO (Kerja Sama Operasi) antara PT TELKOM dengan konsorsium swasta nasional dan asing. 

16.	Di samping itu, PT TELKOM serta PT INDOSAT telah melakukan Initial Public Offering (IPO), masing-masing pada tahun 1994 dan 1995. Dengan penjualan saham BUMN di bursa tersebut, pada waktu ini 35% saham PT INDOSAT dan  sekitar 25% saham PT TELKOM ada di tangan masyarakat. Hal-hal tersebut, pada hakekatnya telah merupakan permulaan privatisasi telekomunikasi Indonesia.

II.6.	Pasar jasa telekomunikasi

17.	Besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya di beberapa pasar serupa.

18.	Tabel I di bawah membandingkan penetrasi jaringan telepon tetap dan jaringan telepon bergerak seluler Indonesia dengan negara-negara sekitarnya. Penetrasi adalah rasio dari sambungan telepon tetap (atau bergerak) untuk tiap 100 orang penduduk yang dinyatakan  dalam %.

 	Tabel I  Penetrasi jaringan telepon tetap dan bergerak dalam % 
NEGARA	PENETRASI JARINGAN
TELEPON TETAP *) 	PENETRASI JARINGAN
TELEPON BERGERAK**)	
Australia	51.94	28.3	
Singapura	47.85	28.3	
Taiwan	46.60	3.0	
Korea	43.26	17.8	
Malaysia	18.32	10.9	
Thailand	5.86	0.3	
Philipina	2.58	1.6	
Indonesia	2.10	0.6	
Sumber: ITU Asia Pacific Telecommunication Indicators / Mobilcomm International  *) permulaan 1997 **) September 1998
16.	Rendahnya penetrasi jaringan telepon baik yang tetap maupun yang bergerak di Indonesia bila dibanding dengan negara sekitarnya, merupakan salah satu indikasi bahwa daya tarik investasi dalam infrastruktur telekomunikasi Indonesia, untuk jangka panjang, cukup potensial. Lagi pula, pada umumnya, investor dalam infrastruktur telekomunikasi tidak mendasarkan perhitungan  bisnisnya untuk jangka waktu yang pendek. Yang sangat mereka butuhkan adalah kepastian berusaha. Hal ini terbukti, pada tender izin penyelenggaraan jasa telepon bergerak seluler PCS/PCN (DCS-1800 dan PHS) baru-baru ini. Meskipun di tengah krisis ekonomi, tidak sedikit peminat yang harus dikecewakan karena jumlah calon investor lebih besar dari izin yang dapat disediakan.

17.	Ada perbedaan dalam struktur pasar antara jasa telepon tetap dan jasa telepon bergerak seluler. Struktur pasar untuk  jasa telepon tetap masih berdasarkan monopoli atau duopoli,  tetapi untuk jasa telepon bergerak seluler struktur pasarnya sudah sejak beberapa tahun berdasarkan persaingan penuh.      
	  
II.7.	Pelanggan jasa telekomunikasi

18.	Meskipun dalam masa krisis, pertumbuhan  jumlah pelanggan telepon tetap Indonesia sampai akhir semester pertama 1998 masih mencapai 15.51%, seperti diperlihatkan Tabel II di bawah (butir 22). Apalagi kalau diingat, bahwa kenaikan jumlah pelanggan tersebut adalah netto, oleh karena pada saat yang sama sebanyak 201.201 pelanggan menghentikan sambungan teleponnya akibat krisis dalam kurun waktu itu. Dampak krisis akan lebih terasa pada tahun 1999, karena pada tahun itu praktis tidak akan ada ekspansi jaringan telepon tetap. Perlu diingat bahwa karena sebagian besar komponen jaringan telekomunikasi itu perlu diimpor dan pendapatan dari penyelenggaraan diperoleh dalam Rupiah, maka  tidak salah  kalau dikatakan bahwa laju ekspansi jaringan tahun depan akan berbanding terbalik (inversely proportional) dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.

19.	Dampak krisis pada jumlah pelanggan  jaringan telepon bergerak pada akhir semester ke dua 1998 menyebabkan pertumbuhannya  menjadi negatip ( -7.93%), seperti dapat dilihat dari Tabel II. Penyebab gejala ini, adalah adanya sebagian pelanggan yang menghentikan langganannya, tetapi penyebab  terbesar adalah berpindahnya pelanggan dari langganan biasa ke langganan pra-bayar. Sedang yang dicatat di Tabel II itu hanya pelanggan biasa.

Tabel II Pelanggan jasa telepon (tetap dan bergerak)
Indikator  Pelanggan	Satuan	Triwulan II 97  	Triwulan II 98	Laju (%)	
TELEPON TETAP (FIXED)	
Pelanggan 	Langganan	4.361.355	5.037.640	15.51	
Telepon umum	Sst	151.229	194.737	28.77	
Segmentasi pelanggan
II.	Bisnis
III.	Perumahan
IV.	Sosial
	
%
%
%	
21.43
78.12
0.45	
19.80
79.78
0.42	
-7.62
2.13
-6.14	
Produktivitas
V.	Lokal
VI.	SLJJ	
%
%
	
37.85
62.15	
35.47
64.53	
-6.30
3.84	
TELEPON BERGERAK  SELULER	
Pelanggan 
	Langganan	858.221	790.158	-7.93	
 Sumber: INFO MEMO PT TELKOM August 1998

II.8.	Infrastruktur telekomunikasi

16.	Pembangunan infrastruktur telepon tetap (fixed) dilakukan oleh PT TELKOM dan Mitra KSO-nya, sebagai badan penyelenggara. Pemerintah menentukan jumlah sambungan yang akan dibangun dalam perioda lima tahun, karena pada umumnya pemerintah masih terlibat dalam segi pendanaan. Penentuan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun, seperti pada Pelita VI. 
  
17.	Besarnya pembangunan untuk ekspansi jaringan telepon begerak seluler ditentukan sendiri oleh badan-badan lain yang menjadi penyelenggaranya. Pemerintah tidak terlibat dalam pendanaan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak seluler, meskipun pemerintah memperhatikan dan mengawasi bagaimana masing-masing penyelenggara memenuhi kewajibannya untuk memperluas liputan jaringan di wilayah operasinya.

18.	Penyebaran liputan jaringan / jasa  sambungan telepon tetap dan sistim telekomunikasi bergerak seluler di seluruh wilayah Indonesia diperlihatkan Tabel III berikut.

      Tabel III Penyebaran pelanggan (akhir 1998)
WILAYAH	PELANGGAN JARINGAN TELEPON TETAP*)	PELANGGAN JARINGAN TELEPON BERGERAK**)	

I    Sumatera	
770.857	
74.894	
II   Jakarta	2.079.452	575.477	
III  Jawa Barat	567.358	69.168	
IV  Jawa Tengah + DIY	475.410	69.526	
V   Jawa Timur	935.372	119.007	
VI  Kalimantan	254.315	24.612	
VII KTI	488.880	52.718	
TOTAL	5.571.644	985.402	
	*)  1998 Annual Report on Form 20-PT TELKOM   **) di luar pengguna pra-bayar, posisi akhir 1997 

16.	Pada waktu ini, jumlah pelanggan jaringan telepon bergerak seluler dan jaringan telepon tetap kurang lebih berbanding 1:5. Akan tetapi, perbandingan pertumbuhannya terbalik. Hal yang terakhir ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi  merupakan gejala universal. Sebagai penyebabnya dapat disebutkan: (i) mobilitas dalam penggunaan sarana telekomunikasi merupakan permintaan yang nyata, (ii) unit pengguna telekomunikasi bergeser dari rumah tangga  seperti pada jaringan telepon tetap  ke pribadi (personal).

BAB III
PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

III.1.	Umum

Profil telekomunikasi Indonesia masa depan yang ingin dicapai  diuraikan dalam BAB III ini. Uraian dilakukan dengan mempersandingkan keadaan komponen telekomunikasi Indonesia dewasa ini dengan keadaan komponen pertelekomunikasian di masa depan dengan disertai ulasan mengenai  perbedaan masing-masing. 

Profil telekomunikasi masa depan yang ingin dicapai idealnya harus ditafsirkan sebagai satu tahapan dalam dimensi waktu, bila telah terjadi:

a)	kompetisi yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penye-lenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi;
b)	adanya regulator yang efektif menegakkan (enforce) peraturan dalam regulasi dan persyaratan dalam lisensi;
c)	pemerataan manfaat kompetisi kepada pelanggan dalam kemungkinan mengakses  jasa telekomunikasi, tanpa ada per-bedaan dalam lokasi akses, pembayaran dan status sebagai pelanggan residensial atau bisnis; dan
d)	adanya konsumen jasa telekomunikasi yang kepentingannya dilindungi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan variasi pilihan yang didapat.

Situasi seperti dilukiskan di atas, selainnya ideal, juga hanya bisa atau sudah dicapai oleh  negara yang amat sedikit jumlahnya. Meskipun demikian, situasi seperti itu menjadi idaman semua negara. BAB III ini mendefinisikan ciri-ciri reformasi/ liberalisasi telekomunikasi Indonesia lebih pragmatis.
 
Dalam matriks di butir 5 berikut dibandingkan keadaan telekomunikasi Indonesia dewasa ini dan keadaan tersebut di masa depan. Di BAB III ini, masa depan didefinisikan secara pragmatis sebagai kurun waktu bila sudah tidak ada lagi hak eksklusif dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Situasi demikian itu akan terjadi sesudah tahun 2011 seperti terlihat di bagan struktur industri telekomunikasi Indonesia berikut.

III.2.	Matriks perbandingan

5.	Komponen telekomunikasi Indonesia yang dicantumkan dalam matriks, adalah komponen yang sebagian besar diuraikan di BAB II, seperti peraturan perundangan, struktur industri telekomunikasi, tarip jasa telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi. Perlu dicatat bahwa tidak selalu terdapat korespondensi antara unsur-unsur dewasa ini dan di masa depan, seperti unsur badan penyelenggara, badan lain atau jasa telekomunikasi dasar/non-dasar yang dalam komponen struktur industri telekomunikasi  masa depan tidak diketemukan lagi.   

Matriks perbandingan keadaan dewasa ini dan masa datang 
Komponen 
	Keadaan dewasa ini	Keadaan masa datang	Catatan	

Peraturan perundangan

- Undang-Undang

a.	Penyelenggaraan telekomunikasi 

b.	Kategori penyeleng-garaan jasa telekomu-nikasi

c.	Restriksi usaha swasta sebagai pe-nyelenggara  

- Regulasi 
 
•	Bentuk kerja sama

•	Penyertaan investor (modal) asing

UU No.3 tahun 98 tentang telekomunikasi  

Oleh pemerintah yang dilim- pahkan kepada badan penyelenggara (BP)

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dan non-dasar

Badan lain ( BL) harus bekerjasama dengan BP  dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar

Patungan, KSO dan KM 

Pada umumnya sampai sekitar 35%.  	

UU tentang telekomuni- kasi yang baru

Oleh usaha swasta (termasuk BUMN yang telah diswastakan) dan koperasi

Penyelenggaraan ja-ringan dan jasa teleko-munikasi

Kewajiban kerja sama antar penyelenggara di-tiadakan

Didasarkan atas pertimbangan usaha

Akan meningkat bertahap dengan kepemilikan swasta nasional dan koperasi lebih besar dari swasta asing	

1

2

3

4

5

6	
Struktur industri telekomu-nikasi

- Jasa telekomunikasi 
   tetap

d.	Penyelenggara 

e.	Penyelenggaraan

BP atau BL yang bekerja-sama dengan BP 

Monopoli atau duopoli sampai waktu tertentu (lihat hal II-4)	

Diselenggarakan oleh usaha swasta,BUMN, BUMD dan Koperasi 

Kompetitif (lihat hal III.3)	

7

8	
- Jasa telekomunikasi 
  dasar  bergerak

f.	Penyelenggara 

g.	Penyelenggaraan 

- Jasa telekomunikasi non-
  dasar 

BP yang bekerjasama dengan BL

Kompetitif (lihat hal II-4)

BL dapat menyelenggara-kannya tanpa bekerjasama dengan BP

Diselenggarakan oleh usaha swasta,BUMN, BUMD dan Koperasi 

Kompetitif  (lihat hal III-3)

Peran usaha menengah dan kecil dalam aktivitas penyelenggaraan makin meningkat	

9

9

10	

Tarip jasa telekomuni-kasi	
Ditetapkan pemerintah	
Berorientasi pada biaya dan mekanisme pasar
	
11	

Pasar jasa telekomuni-kasi

•	Permintaan

•	Penyediaan

Cukup potensial karena masih rendahnya teleden-sitas

Lebih banyak menjadi beban negara

Dengan liberalisasi akan makin meningkat

Oleh investor swasta dan koperasi yang meningkat-kan kemungkinan tercapainya keseim-bangan permintaan dan penyediaan 

12

13	

Infrastruktur telekomuni-kasi	
Jaringan telepon tetap untuk komunikasi suara dan jaringan telepon bergerak generasi ke 2
	
Jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak untuk komunikasi multimedia 
	
14	

III.3 Catatan matriks

6.	Catatan di bawah diurutkan menurut penomoran di kolom terakhir matriks di atas. Berhubung keadaan unsur-unsur telekomunikasi masa depan banyak yang diterangkan di BAB VI KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN,  maka keterangan berikut banyak yang mengacu pada BAB tersebut.

Pengaturan perundangan
7.	Undang-Undang 
Sepuluh tahun yang lalu Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi diundangkan untuk mendasari telekomunikasi Indonesia yang seperti di kebanyakan negara di dunia bersifat monopolistis meskipun mulai membuka kemungkinan partisipasi swasta, walau masih terbatas. Sementara itu lingkungan di dalam dan di luar negeri telah banyak sekali berubah sebagai akibat dari globalisasi. Sejalan dengan itu telah terjadi perubahan yang mengarah kepada perdagangan bebas di bidang telekomunikasi. Oleh karena itu undang-undang yang baru harus mempunyai karakteristik yang anti monopoli dan pro-konsumen

8.	Penyelenggaraan telekomunikasi
Di masa depan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menyelenggarakan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh usaha swasta (termasuk BUMN yang telah diswastakan)  dan koperasi (lihat BAB VI butir 11.b), dengan catatan kepemilikan swasta dan koperasi nasional lebih besar dari kepemilikan swasta asing.

9.	Kategori (penyelenggaraan) jasa telekomunikasi
Undang-Undang yang baru menghapuskan pembedaan antara jasa telekomunikasi dasar dan non-dasar yang sekarang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pembedaan dilakukan antara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang pemberian izin penyelenggaraannya didasarkan hanya pada kelayakan usaha calon penyelenggara untuk menyelenggarakan jenis telekomunikasi bersangkutan (lihat BAB VI butir 14 dan 25).

10.	Restriksi usaha swasta sebagai penyelenggara
Pada waktu ini usaha swasta sebagai badan lain (BL) harus bekerja-sama dengan badan penyelenggara (BP) agar diizinkan menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar. Di masa depan keharusan kerjasama antar-penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan telekomunikasi tidak ada lagi. Izin untuk menyelenggarakan suatu jasa telekomunikasi  semata-mata didasarkan atas kelayakan usaha penyelenggara dan tidak atas dasar kepemilikan saham penyelenggara tersebut oleh pemerintah (lihat BAB VI butir 25).

11.	Bentuk kerja sama
 Pada waktu ini kerjasama yang dimaksudkan catatan matriks butir 4 di atas dibatasi bentuknya, yaitu patungan, kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (lihat BAB II butir 7). Dalam penyelenggaraan telekomunikasi masa depan, baik keperluan mengadakan kerja-sama maupun bentuk kerjasamanya ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan semata-mata atas dasar pertimbangan usaha.

12.	Penyertaan investor (modal) asing.
Dalam Schedule of Commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat sampai 35%. Batas ini sewaktu-waktu dapat dinaikkan tapi tidak boleh diturunkan. Selanjutnya pada putaran perundingan dagang multilateral yang diadakan secara periodik batas ini secara bertahap dapat dinaikkan, namun tidak melebihi kepemilikan nasional.  

Struktur industri telekomunikasi
13.	Penyelenggara jasa telekomunikasi tetap 
Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1989 yang sekarang berlaku, jasa telekomunikasi tetap adalah jasa telekomunikasi dasar. Maka, penyelenggaranya harus badan usaha milik negara yang merupakan badan penyelenggara (BP) atau usaha swasta (BL) yang bekerjasama dengan badan penyelenggara tersebut. Pelaksanaan liberalisasi penuh menghasilkan lingkungan regulasi telekomunikasi masa depan yang tidak mendasarkan pemberian kewenangan sebagai penyelenggara berdasarkan adanya saham  penyelenggara yang dimiliki negara, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan penyelenggara. (lihat BAB VI butir 11.c)

14.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap
Dengan adanya hak eksklusivitas dan duopoli dalam penye-lenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal, jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional, maka penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap waktu ini sifatnya monopolistis. Sedang karakteristik telekomunikasi Indonesia di masa depan adalah multi-operator, berdasarkan persaingan dan pro-konsumen.

Dari bagan di halaman II-4 yang memperlihatkan struktur industri dewasa ini dapat dibaca bahwa jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dapat berdasarkan kabel atau radio, yang masing-masing penyelenggaraannya dilaksanakan secara eksklusif dan persaingan terbatas. Sedangkan bagan di halaman III‑3 memperlihatkan keadaan sesudah liberalisasi total dilaksanakan, yaitu pada kolom penyelenggara yang diberi indikasi “sejak 2011”. Hal ini ditandai  bahwa pada baris jaringan dan jasa telekomunikasi tetap, selain PT TELKOM dan PT INDOSAT sebagai penyelenggara tertulis juga  “OPERATOR LAIN”.  OPERATOR LAIN adalah usaha swasta dan koperasi yang mempunyai kelayakan usaha dan mendapat izin penyelenggaraan.

Pada baris sebelum yang terakhir di bagan halaman II‑4, diindikasi-kan bahwa pada waktu ini penyediaan peralatan terminal pelanggan (CPE) dilaksanakan secara bersaing, sedang penyediaan  non-CPE persaingannya masih terbatas. Di masa depan penyediaan peralatan non CPE dilaksanakan juga secara bersaing.

15.	Penyelenggara dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak. 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1989, dewasa ini penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak adalah BL yang bekerjasama (secara patungan) dengan BP. Seperti diutarakan di atas, dalam  penyelenggaraan telekomunikasi masa depan keharusan kerjasama antar-penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan telekomunikasi tidak ada lagi.
Biarpun ada keharusan kerjasama antara BL dan BP, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak pada waktu ini dilaksanakan atas dasar persaingan. Meskipun demikian, jumlah penyelenggara dibatasi oleh ketersediaan frekuensi. Di masa depan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak juga dilaksanakan secara kompetitif, dengan catatan bahwa perbedaan antara BL dan BP serta keharusan kerjasama antar-penyelenggara sudah tidak ada lagi. Akan tetapi pembatasan jumlah penyelenggara oleh ketersediaan spektrum tetap ada.   
 
16.	Penyelenggara dan penyelenggaraan telekomunikasi non-dasar
Pada waktu ini, BL tanpa harus bekerjasama dengan BP dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi non-dasar, yang meliputi antara lain jasa  akses internet, premium call, telepon umum dan wartel. Karena modal yang diperlukan relatif tidak besar, usaha kecil dan menengah kebanyakan aktif dalam penyelenggaraan jasa ini yang diselenggarakan secara kompetitif (Lihat bagan di halaman II‑4). Di masa depan, meskipun tidak lagi dinamakan jasa telekomunikasi non-dasar, jenis jasa-jasa tersebut akan meningkat sekali, sehingga peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berusaha akan jauh lebih besar.       

Tarip
17.	Tarip jasa telekomunikasi
Pada waktu ini, tarip jasa telekomunikasi diatur pemerintah. Di masa depan untuk jasa telekomunikasi yang penguasaan pasar (market power) penyelenggaranya dominan sekali tarip ditentukan oleh regulator dengan berorientasi pada biaya (cost-oriented), sedang untuk jasa telekomunikasi yang para penyelenggaranya kurang lebih mempunyai penguasaan pasar yang setara (seperti penyelenggaraan jasa telepon bergerak seluler atau jasa akses Internet pada waktu ini) tarip ditentukan oleh mekanisme pasar (lihat BAB VI butir 11.d);

Pasar jasa telekomunikasi
18.	Permintaan
Seperti diterangkan di BAB II butir 17, besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya di beberapa pasar serupa. Mengingat bahwa teledensitas Indonesia yang terendah di antara negara yang setara, maka dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak permintaan akan jasa telekomunikasi yang belum dipenuhi. Karena kemajuan teknologi dan liberalisasi pasar, di masa depan jenis jasa telekomu-nikasi akan meningkat yang akan disertai permintaan yang meningkat pula.    

19.	Penyediaan
Di waktu yang lampau, meskipun kecenderungannya sekarang telah menurun, pendanaan untuk memenuhi permintaan jasa telekomunikasi menjadi beban pemerintah. Pada hal menurut Bank Dunia setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi guna mendukung ekonominya, negara berkembang membutuhkan 64 miliar USD. Hal ini sudah tentu tidak mungkin dipikul pemerintah negara tersebut, karena masih banyaknya kebutuhan lain yang perlu dibiayai. Di masa datang, pembangunan jaringan telekomunikasi dilaksanakan atas dasar  permintaan pasar dan sepenuhnya dilakukan berdasarkan investasi oleh swasta. Sebagai akibatnya, distorsi dalam mekanisme pasar akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya kesetimbangan antara permintaan dan penyediaan akan meningkat.     

Infrastruktur
20.	Infrastruktur telekomunikasi
Infrastruktur utama dalam telekomunikasi Indonesia pada waktu ini adalah jaringan telepon tetap untuk komunikasi suara dan jaringan telepon bergerak generasi ke 2. Karena kemajuan dan konvergensi teknologi, di masa depan jaringan telekomunikasi tetap serta jaringan telekomunikasi bergerak terestrial dan satelit untuk komunikasi multimedia akan merupakan infrastruktur utama. 

III.4.	Evolusi Telekomunikasi

21.	Perkembangan telekomunikasi berjalan terus.  Begitupun regulasi telekomunikasi akan terus berubah mengikuti kemajuan teknologi dan dinamika ekonomi. Kompetisi di segala penyelenggaraan telekomunikasi, dianggap perlu tetapi belum mencukupi liberalisasi yang penuh. Kualitas kompetisinya masih merupakan isu lanjutan  dalam liberalisasi telekomunikasi. Salah satu contoh adalah tuntutan akan adanya portabilitas nomor (number portability), yaitu kemungkinan membawa nomor yang lama bila pelanggan pindah berlangganan dari satu penyelenggara ke penyelenggara yang lain. Dengan tidak adanya portabilitas nomor, perpindahan semacam ini akan mengalami hambatan.

22.	Kecenderungan konvergensi antara telekomunikasi dengan teknologi informasi (telematika) juga akan makin mendesak regulasi untuk memperhatikan isu yang berhubungan dengan content (muatan). Contoh akut dalam hal ini adalah tandatangan digital, TRIP (trade related intellectual property), internet webcasting yang erat hubungannya dengan e-commerce, dan sebagainya.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR INTERN 

IV.1.	Umum

1.	Kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia merupakan bagian kebijakan reformasi nasional, yang arahnya telah ditentukan oleh Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.
 
23.	BAB IV ini menitikberatkan pada faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya sehingga harus diperhatikan dalam perumusan strategi reformasi telekomunikasi. Dalam hubungan ini BAB IV mengemukakan :
(i)	perubahan besar dalam bidang politik-sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998; 
(ii)	ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998 yang menentukan arah reformasi pembangunan nasional;
(iii)	dampak krisis ekonomi; 
(iv)	program reformasi ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah bersama IMF untuk mengatasi  krisis moneter beserta implikasinya, termasuk kebijakan restrukturisasi BUMN dan 
(v)	program reformasi telekomunikas. 

IV.2  Perubahan besar dalam bidang politik-sosial-ekonomi

3.	Tahun 1998 merupakan tahun yang amat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Waktu krisis ekonomi–keuangan yang melanda Indonesia masih berlanjut, terjadilah dalam tahun itu, peristiwa-peristiwa historis seperti berikut.  

·	pergantian pemerintah yang sudah berkuasa selama 32 tahun;
·	ditetapkannya haluan negara baru yang memberikan arah pada reformasi pembangunan; 
·	bertiupnya angin demokrasi dalam kehidupan politik; 
·	diarahkannya kebijakan ekonomi yang menekankan perwujudan struktur ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan;
·	dijaminnya hak azasi manusia termasuk hak atas kebebasan informasi oleh ketetapan lembaga tertinggi negara.

Dampak peristiwa-peristiwa penting di atas kepada praktek kehidupan nasional yang nyata masih harus ditunggu. Namun begitu, tidak dapat disangkal bahwa peristiwa-peristiwa tadi akan membawa perubahan fundamental dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.

IV.3. Ketetapan Sidang Istimewa MPR November 1998

4.	Kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia harus mengacu pada ketetapan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998 mengenai  “Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan  dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara” yang diuraikan dalam butir-butir berikut.

5.	Salah satu tujuan Reformasi Pembangunan adalah:
·	Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan usaha nasional.

Sedang agenda yang harus dijalankan menurut kebijakan Reformasi Pembangunan termasuk: 
·	Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang meng-hambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan; dan

·	Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan praktek monopoli serta mengembangkan sistim insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi.

6.	Dalam ketetapan tentang Hak Azasi Manusia ditegaskan bahwa:

·	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

·	Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (lihat juga BAB V butir 23-25 dokumen ini).    

IV.4	Dampak krisis ekonomi 

7.	Dampak krisis ekonomi pada telekomunikasi Indonesia telah diuraikan BAB II butir 21 dan 22.. Ketergantungan pembangunan infrastruktur pada impor membuat perkembangan telekomunikasi amat sensitif terhadap nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Pada waktu nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar melonjak dari 2.371 menjadi 17.000 pada tanggal 21 Januari 1988, pembangunan telekomunikasi praktis dihentikan dan semua proyek yang sedang berjalan menjadi tidak layak.

IV.5 	Program reformasi ekonomi nasional

8.	Upaya pemulihan ekonomi nasional yang juga didukung IMF ini kurang lebih telah berjalan setahun dan dilaksanakan pemerintah dengan konsekuen dan konsisten. Secara berkala diadakan review  yang biasanya menghasilkan program untuk perioda berikutnya. Program periodik ini didokumentasikan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Dalam MEFP terakhir dan Suplemennya bulan November 1998, dikonfirmasikan bahwa, meskipun belum mantap benar, tanda-tanda perbaikan ekonomi makro mulai tampak.

9.	Berkat kebijakan keuangan yang ketat, Rupiah menunjukkan trend yang menguat. Harga bahan makanan cenderung menurun dan tingkat harga pada umumnya stabil. Begitu pula harga saham agak membaik. Meskipun demikian, stabilitas yang mantap dalam nilai tukar masih belum tercapai. Inflasi menunjukkan kecenderungan menurun, karena ditolong oleh menguatnya Rupiah. 
IV.6	Program reformasi telekomunikasi 

10.	Pada hakikatnya, komponen utama program reformasi nasional untuk mengembalikan kepercayaan kepada Pemerintah dan menstabilkan ekonomi, seperti diuraikan di atas, adalah:

·	deregulasi,
·	pro-kompetisi,
·	liberalisasi, 
·	restrukturisasi, 
·	pembukaan pasar (market access), dan
·	pengaturan sebanyak mungkin  berorientasi pada mekanis-me pasar.

11.	Menjadi keharusan, bahwa semua kebijaksanaan reformasi telekomunikasi menyelaraskan komponen dan arahnya dengan  kebijaksanaan reformasi ekonomi nasional tersebut.

BAB V
FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

V.1.	Umum

1.	Seperti telah diutarakan di muka, sifat  telekomunikasi adalah inheren dengan jangkauan jarak jauh, sehingga mempunyai implikasi global. Sebaliknya, wujud dan bentuk lingkungan telekomunikasi dalam kebijaksanaan nasional tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang mempunyai dimensi global.

2.	BAB ini menguraikan faktor-faktor ekstern (global) yang mempengaruhi kebijaksanaan reformasi telekomunikasi di mana saja, tidak terkecuali di Indonesia. Yang amat signifikan di antara faktor-faktor tersebut adalah: 

(vi)	kemajuan  teknologi telekomunikasi dan informatika yang dramatis sekali; 
(vii)	globalisasi ekonomi yang telah menempatkan telekomunikasi selain sebagai jasa yang diperdagangkan (tradeable), juga sebagai sarana vital bagi sebagian besar  jasa lainnya, sehingga pengaturan telekomunikasi menjadi bagian dari resim perdagangan dunia di bawah WTO dan 
(viii)	datangnya masyarakat informasi yang menempatkan informasi menjadi faktor produksi yang amat strategis, sehingga pemanfaatannya yang benar merupakan penentu daya saing suatu ekonomi.

V.2	Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika

3.	Teknologi bukan menjadi subyek utama BAB ini. Akan tetapi perkembangan teknologi yang menyebabkan  terjadinya fenomena baru dalam lingkungan telekomunikasi merupakan fokus butir ini dan butir berikutnya. Apresiasi mengenai perkembangan teknologi penyebab (enabling technology) tersebut dapat lebih memberi pemahaman akan potensi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi.
 
4.	Yang dimaksud dengan teknologi penyebab dalam konteks ini adalah teknologi digital. Komputer sejak lahirnya sudah mempergunakan teknologi tersebut, sedang teknologi telekomunikasi sekarangpun telah sepenuhnya digital. Proses digitalisasi di televisi dan radio sekarang juga sudah mulai.
  
5.	Pada waktu ini teknologi digital meliputi berbagai disiplin industri yang pada umumnya berhubungan dengan industri komputer dan telekomunikasi, seperti micro-elektronika, perangkat lunak dan transmisi digital. Penggunaan teknologi digital telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan efektifitas biaya (cost-effectiveness). Lagi pula, teknologi tersebut telah teruji potensinya untuk meningkatkan kreativitas dan mendorong inovasi.

6.	Seperti sering ditulis, dalam kurun waktu 25 tahun yang lalu, rasio antara harga dan kinerja (price/ performance) teknologi digital (prosesor mikro, chip penyimpan, dan sebagainya) telah menurun 10.000 kali atau 4 tata besaran (order of magnitude).  Inipun baru permulaan. Sebab dengan teknologi yang sekarang telah dikuasai saja, rasio tersebut masih bisa diperbaiki dengan tata besaran antara 4 sampai 5 dalam waktu yang lebih pendek. Tidak ada teknologi lain yang dalam segi rasio antara harga dan kinerjanya menunjukkan kemajuan seperti teknologi digital.
 
7.	Rasio antara harga dan kinerja yang terus menurun memungkinkan lebih banyak orang dapat memanfaatkan teknologi yang dasarnya digital.  Maka dari itu tidak mengherankan bila frekuensi lahirnya jasa-jasa baru dalam telekomunikasi dan telematika  yaitu persenyawaan telekomunikasi dan infomatika  makin lama makin meningkat. Hal ini, tidak boleh tidak, mempunyai implikasi signifikan sekali pada struktur industri telekomunikasi dan kerangka pengaturannya (regulatory framework). 
V.2.1	Multimedia dan Internet

8.	Representasi informasi yang telah dikode secara digital  baik asalnya dari medium suara, bunyi, tulisan ataupun gambar dapat disimpan, diproses, dipungut (retrieved), dikompresi, dikombinasikan dan ditransmisikan dengan cara yang sama. Representasi informasi tersebut yang juga disebut representasi multimedia dapat disalurkan melalui jaringan digital apa saja, baik jaringan telekomunikasi, jaringan data maupun jaringan televisi. Ini berarti bahwa penyelenggaran jasa tekomunikasi makin tidak tergantung pada anjungan (platform) yang menjadi infrastrukturnya. Contoh ketidak-tergantungan jasa telekomunikasi pada  anjungan yang paling relevan, pada waktu ini, adalah Internet.

9.	Internet adalah jaringan dari jaringan (network of networks) yang dihubungkan secara terbuka melalui saluran transmisi yang disewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi domestik dan internasional. Dengan pertumbuhan yang luar biasa, dalam waktu pendek Internet yang dulunya merupakan jaringan data antar-universitas, telah menjadi jaringan global yang menghubungkan 40 juta komputer (host) dan dipergunakan oleh lebih dari 150 juta pengguna. Dewasa ini, transaksi dagang untuk barang dan jasa  yang dilakukan melalui Internet telah mencapai 3 Milyar USD setahunnya. Pada tahun 2000 jumlah niaga elektronis Internet  (Internet e-commerce) diprediksi akan meningkat menjadi 100 sampai 150 milyar USD setahunnya. 

10.	Dalam pada itu, www (World-Wide-Web) telah menjadikan Internet anjungan yang populer untuk transmisi gambar berwarna, baik diam maupun bergerak, disamping tulisan. Sekarangpun, meski  masih dengan kualitas sederhana, Internet telah merupakan permulaan suatu wahana transport suara waktu nyata (realtime). Maka sudah dapat dipastikan bahwa transformasi Internet untuk menjadi infrastruktur multimedia dengan liputan global akan menjadi kenyataan. Dengan demikian, perkembangan teknologi sebagai motor pendorong perubahan mendasar yang berdimensi global, antara lain, telah didemonstrasikan oleh Internet dengan jelas sekali. Hal ini tidak boleh tidak akan memberi warna baru pada lingkungan telekomunikasi di manapun, termasuk Indonesia. 

V.3	Telekomunikasi dalam resim perdagangan dunia WTO

11.	Sebagai faktor ekstern dan universal ke dua yang mempengaruhi kebijakan reformasi telekomunikasi nasional adalah kenyataan baru bahwa resim telekomunikasi nasional telah menjadi bagian dari resim perdagangan global yang diadministrasikan oleh WTO (World Trade Organization).

12.	Telekomunikasi, sejak awal, berfungsi untuk menjembatani jarak. Lama sebelum kata globalisasi menjadi populer, telekomunikasi sudah bersifat global. Juga sejak awal, telekomunikasi adalah jasa, yaitu jasa untuk melayani masyarakat (public utilty), terutama untuk menyelenggarakan hubungan antar-individu. Karena kemajuan teknologi, sejak tahun 80-an, telekomunikasi juga merupakan sarana pembawa (delivery vehicle) jasa-jasa on-line seperti perbankan, penerbangan, niaga elektronik dan lain lainnya. Oleh karena itu,  telekomunikasi dalam bidang jasa menempati posisi yang unik, kalau tidak dikatakan sentral. Selain sentral, fungsi jasa telekomunikai juga bersifat dual atau kembar.  Pertama, secara intrinsik jasa telekomunikasi memang makin cenderung menjadi jasa yang diperdagangkan (tradeable). Ke dua, jasa telekomunikasi juga merupakan jasa yang memungkinkan jasa lain  seperti penerbangan untuk dikomersialkan secara luas. Spesifik dalam contoh ini, tanpa telekomunikasi, penerbangan, begitupun pariwisata atau perbankan, tidak akan mungkin menjadi industri jasa yang berukuran raksasa seperti sekarang.

 13.	Fungsi telekomunikasi sebagai bagian integral dan vital untuk jasa lain, seperti shared-ATM di perbankan, Computer Reservation System (CRS) di penerbangan atau E-Commerce di perdagangan  yang secara nyata bersifat jasa komersial, memperkuat dimensi perdagangan jasa telekomunikasi. Akibatnya, serupa jasa lain dalam perdagangan yang kompetitif, telekomunikasi dituntut oleh pengguna-pengguna komersialnya untuk menyediakan pelayanan yang beragam, baik, andal, dengan tarip yang bersaing dan diselenggarakan bebas dari batasan monopoli seperti lazimnya jasa komersial. Kaidah-kaidah internasional yang berlaku di dunia komersialpun, khususnya perdagangan, juga dituntut untuk diberlakukan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

14.	Akhirnya pada tahun 1997, sesudah bertahun-tahun dirundingkan di Putaran Uruguay dalam rangka GATT, sebagian besar negara di dunia, termasuk semua negara adikuasa telekomunikasi, telah menanda-tangani apa yang dinamakan World Trade Organization (WTO) Agreement on Basic Telecommunication yang bermaksud untuk meliberalisasikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Sebagai konsekuensinya, sejak 1 Januari 1998 dasar hubungan dalam lingkungan telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka. Seperti jasa lainnya, jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional General Agreement on Trade in Sevices (GATS). Sudah barang tentu perubahan ini tidak akan terjadi serta-merta. Namun begitu, suatu pergeseran paradigma yang amat fundamental telah terjadi. Sejak tanggal itu pula, resim perdagangan dunia, khususnya yang mengenai komitmen untuk mengimplementasikan GATS dalam liberalisasi perdagangan jasa,  berlaku pula untuk jasa telekomunikasi.

15.	Hal ini  berbeda sekali dengan kelaziman yang berlaku bagi jasa  telekomunikasi sejak dulu. Pelayanan telekomunikasi selalu dianggap sebagai jasa yang non-komersial dan pada umumnya diselenggarakan oleh negara dalam lingkungan monopoli. Lagi pula, sejak dulu konvensi internasional yang dituangkan dalam ITR (International Telecommunications Regulation) di bawah payung ITU (International Telecommunication Union) selalu  didasarkan pada kedaulatan negara masing-masing dalam mengatur telekomunikasinya.

V.3.1	Jadwal komitmen dalam rangka WTO

16.	Meskipun dalam lingkup nasional, komitmen yang diberikan negara anggota dalam rangka WTO harus dilaksanakan karena ada sanksinya. Komitmen WTO untuk liberalisasi jasa telekomunikasi dasar didokumentasikan dalam: Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar (Schedule Of Commitments on Basic Telecommunications) bagi masing-masing negara anggota. Komitmen multilateral ini dilatar-belakangi oleh pemikiran bahwa kepastian yang menjadi  bagian suatu traktat internasional akan mempunyai kredibilitas yang jauh lebih tinggi di mata investor yang berpotensial.

17.	Dalam jadwal komitmennya untuk jasa telekomunikasi dasar, Indonesia menyatakan antara lain, bahwa:

(a)	Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT TELKOM sampai dengan tahun 2005;
(b)	Jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diselengga-rakan secara duopoli oleh PT INDOSAT dan PT SATELINDO sampai dengan tahun 2004;
(c)	Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diselenggarakan secara eksklusif oleh PT TELKOM sampai dengan tahun 2010;
(d)	Jasa telekomunikasi bergerak seluler diselenggarakan secara kompetitif oleh penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35%.  

Dalam Komitmen Tambahan (Additional Commitments), dinyatakan bahwa pada akhir masa eksklusivitas atau duopoli yang disebutkan di atas, Indonesia akan mengadakan peninjauan mengenai kemungkinan penerbitan izin baru.

18.	Seperti halnya kebanyakan negara lain, komitmen Indonesia sebenarnya mengkonfirmasikan status liberalisasi di lingkungan telekomunikasi pada waktu itu. Akan tetapi, semua sadar bahwa komitmen itu juga merupakan ikatan bahwa tidak akan ada pengurangan (roll-back) dari derajat liberalisasi yang telah dinyatakan dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar. Bahkan Perjanjian GATS menuntut agar dalam tiap putaran negosiasi perdagangan yang akan datang disampaikan komitmen baru  yang  mencantumkan peningkatan derajat liberalisasi dalam bidang jasa, termasuk jasa telekomunikasi. 

V.3.2	Kertas Referensi WTO (WTO Reference Paper)

19.	Dengan dasar pemikiran seperti yang diutarakan di butir 16, dibuat pula satu perangkat pengaturan untuk menjamin kompetisi yang sehat. Pengaturan ini didokumentasikan dalam Kertas Referensi WTO (WTO Reference Paper). Banyak negara, termasuk Indonesia, menandatangani komitmennya untuk memasukkan pengaturan ini dalam kerangka regulasi telekomunikasi di negara masing-masing.

20.	Saat berlakunya komitmen liberalisasi jasa telekomunikasi dasar dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar (butir 16 dan 17 di atas) ditentukan sendiri oleh negara bersangkutan mengingat kesiapan masing-masing. Dalam hal Kertas Referensi WTO,  bagi negara anggota yang menandatangani tanpa kualifikasi, seperti Indonesia, saat mulai berlakunya adalah tanggal 1 Januari 1998. Seperti diutarakan di atas, lain dengan ITU, WTO melalui mekanisme penyelesaian sengketanya, dapat menerapkan sanksi apabila komitmen yang telah dibuat suatu negara anggota  tidak ditepati. 

21.	Pengaturan Kertas Referensi WTO yang diharuskan untuk dima-sukkan dalam regulasi nasional negara anggota yang telah memberikan komitmennya meliputi:

•	Pencegahan praktek anti-kompetisi dalam telekomunikasi
Tindakan pencegahan praktek anti-kompetisi oleh penyelenggara dominan (incumbent) terhadap penyelenggara baru harus diberlakukan. 
•	Interkoneksi
Syarat bagi semua jaringan penyelenggara baru untuk interkoneksi dengan penyelenggara dominan (incumbent) harus sama dan diberlakukan tanpa diskriminasi.
•	Pelayanan universal
Proses pelaksanaan dan pembebanan kewajiban penyelengga-raan pelayanan universal harus transparan, tanpa diskriminasi dan netral dari segi persaingan.
•	Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan
 	Pemberian lisensi harus dilakukan melalui proses yang transparan.
•	Regulator independen 
Regulator harus bebas dari ketergantungan pada penyelenggara telekomunikasi.

•	Alokasi dan pemakaian daya (resource) yang langka
Alokasi sumber daya langka (ump. frekuensi,orbit satelit, nomor, tanah negara) harus dilaksanakan melalui proses yang adil, transparan dan tanpa diskriminasi.

Teks Kertas Referensi WTO selengkapnya dimuat di Lampiran III.  
 
22.	Sebagian dari yang diwajibkan Kertas Referensi WTO telah ada dalam regulasi Indonesia waktu ini. Akan tetapi, agar dapat memenuhi  sepenuhnya, perlu diadakan penyempurnaan.

V.4	Masyarakat informasi

 24.	Kedatangan masyarakat informasi tidak pada suatu saat tertentu, melainkan merambat melalui suatu proses yang menyebabkan  informasi diterima dan diakui sebagai faktor produksi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Artinya orang bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang tepat guna, tepat waktu dan tepat ruang. Mendapatkan informasi yang sifatnya seperti itu  dengan biaya yang masuk akal dan terjangkau oleh para pelaku ekonomi, baru mungkin setelah terjadinya kemajuan pesat dalam teknologi telematika, yaitu persenyawaan  teknologi komputer (informatika) dengan teknologi  telekomunikasi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan rasio antara harga dan kinerja (price performance ratio) teknologi digital yang menjadi dasar teknologi telematika terus-menerus menurun, seperti telah diutarakan di BAB V butir 6.

24.	Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut memungkinkan manusia untuk memproses, menyimpan, mencari kembali dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk apapun  oral, tekstual ataupun visual  tanpa adanya kendala jarak, waktu dan volume. Dalam masyarakat informasi kemampuan  mengakses dan kepandaian memanfaatkan informasi sebagai faktor produksi yang strategis menentukan kegagalan atau sukses dalam persaingan. Dalam hubungan ini, apabila infrastruktur informasi  yang sebagai intinya adalah telekomunikasi tidak tersedia dengan memadai, maka daya saing ekonomi akan mengalami kendala serius. Infrastruktur informasi ini juga sering disebut secara populer sebagai National Information Superhighway

i.	Dalam hubungan ini, kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia tidak boleh terlepas dari agenda persiapan memenuhi kebutuhan masyarakat informasi Indonesia akan infrastruktur informasinya. 

BAB VI
KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

VI.1.	Umum

1.	BAB VI merupakan inti dokumen dalam menguraikan kebijakan pemerintah yang meliputi pemilihan strategi dan penentuan sasaran dalam melaksanakan reformasi telekomunikasi Indonesia. Secara berturut-turut diterangkan :
(i)	reformasi telekomunikasi Indonesia dalam tingkat makro; 
(ii)	restrukturisasi peraturan perundangan; 
(iii)	restrukturisasi industri telekomunikasi, termasuk aspek-aspek penyelenggaraan baik oleh BUMN maupun usaha swasta; 
(iv)	liberalisasi lingkungan usaha telekomunikasi, termasuk strategi restrukturisasi BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi sebagai bagian penting kebijakan liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia. 

1.	Dalam BAB-BAB di muka sering dipergunakan kata-kata reformasi, restrukturisasi, liberalisasi, dan regulasi, tanpa diberikan definisi, karena BAB-BAB di muka tadi lebih bersifat deskriptif dan kata-kata tersebut dalam pengertian secara umum sudah menjelaskan artinya sendiri (self-explanatory). Berhubung BAB VI lebih bersifat preskriptif, maka perlu didefinisikan kata-kata tersebut, khususnya yang dimaksudkan dan dipergunakan dalam  BAB VI ini.
VI.1.1.	Definisi

3.	Reformasi. Dalam BAB ini dan khususnya dalam hubungannya dengan reformasi telekomunikasi Indonesia, kata itu dimaksudkan sebagai semua perubahan dan pembaruan untuk perbaikan yang meliputi segala aspek, baik aspek hukum, kebijakan, pengaturan, partisipasi swasta, maupun penyelenggaraan.

Restrukturisasi berarti perubahan suatu tatanan atau struktur. Tatanan dalam BAB ini dapat bermacam-macam konteksnya. Umpamanya: tatanan lingkungan operasi yang dapat berupa penyelenggara tunggal atau multi-penyelenggara; tatanan pasar yang bisa monopolistis atau kompetitif; tatanan yang menyangkut fungsi pemerintah: pemerintah memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi atau pemerintah hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi. Begitu pula, tata hubungan antar-penyelenggara yang didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang diimiliki pemerintah, atau hanya tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan.    

Regulasi dalam konteks BAB ini berarti proses untuk memastikan agar penyelenggaraan telekomunikasi berjalan menurut peraturan (rules) yang ditentukan. Peraturan di sini, pada umumya, bertujuan untuk menjabar-kan, mengadministrasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang dikodifikasikan dalam undang-undang dan ketetapan lain yang ditentukan Menteri Perhubungan.

Liberalisasi  berarti pengurangan atau penghapusan restriksi. Umpamanya restriksi dalam konteks, penghapusan larangan memasuki pasar (entry restriction), atau penghapusan larangan menyambungkan pesawat telepon selain produk  manufaktur tertentu. Begitu pula dalam penghapusan pembatasan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara. Pada umumnya penggunaan kata liberalisasi dan deregulasi sering hanya berbeda dalam penekanan.

Privatisasi.  Dalam pengertian spesifik,  berarti transfer atau pengalihan kepemilikan pemerintah atas saham BUMN penyelenggara telekomunikasi  seluruhnya atau sebagian  kepada masyarakat melalui bursa atau langsung ke pada investor terpilih.

VI.2.	Reformasi telekomunikasi Indonesia dalam tingkat makro

4.	Dengan  definisi di butir 3 sebagai patokan, maka yang dimaksudkan dengan reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan yang meliputi  restrukturisasi semua tatanan yang relevan termasuk tatanan hukum dan industri  serta liberalisasi  lingkungan usaha dalam telekomunikasi termasuk strategi restrukturisasi ke dua BUMN yang menjadi badan penyelenggara telekomunikasi. Adapun semuanya ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan reformasi yang dirincikan di BAB I butir 7.  Selain itu, faktor-faktor ekstern dan intern yang mendorong sekaligus memberikan rambu-rambu perumusan kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia  diutarakan di BAB IV dan BAB V. 

5.	Meski reformasi yang dilakukan itu praktis meliputi semua aspek, namun ada tiga pokok  pembaruan yang esensial sekali, yaitu:

a.	menghapuskan bentuk monopoli, memungkinkan persaingan dalam semua kegiatan penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara yang memiliki kekuasaan pasar (market power) yang besar melakukan tindakan yang bersifat anti-persaingan;

b.	menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta  besar maupun kecil  dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (dengan perkataan lain: dalam investasi dan/atau operasi di bidang telekomunikasi);

c.	mengkhususkan peran  pemerintah sebagai pembina   yang terdiri atas pembuatan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.

6.	Telekomunikasi Indonesia di masa depan mempunyai tiga ciri utama, yaitu adanya:

a.	cukup pilihan bagi pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi baik dalam jenis maupun dalam penyelenggara jasa tersebut;

b.	partisipasi aktif pihak swasta baik dalam modal maupun dalam penyelenggaraan; serta

c.	regulasi yang efisien dan kondusif untuk investasi jangka panjang.

7.	Reformasi telekomunikasi Indonesia bukannya merupakan satu peristiwa, melainkan satu proses. Bahkan satu proses yang iteratif. Untuk restrukturisasi suatu perusahaan saja kebanyakan tidak dilakukan sekaligus dalam satu ketika. Justru kebijakan reformasi yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang terlalu singkat, tidak akan mencapai sasarannya. 
 
8.	Pemerintah sadar bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi yang digariskan Cetak Biru ini membutuhkan beberapa tahun. Di samping itu, pemerintah juga sadar dan berketetapan untuk melaksanakannya secara konsekuen, terbuka dan konsisten. Sebab bagi  investor syarat yang tidak bisa ditawar adalah kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia yang dari segi kredibilitas, transparansi dan konsistensi tidak diragukan lagi. Jadwal pelaksanaan kebijakan reformasi telekomunikasi yang merupakan peta perjalanan (road map) reformasi diperlihatkan pada bagan di halaman III‑3 dan Lampiran IV seperti telah diuraikan dalam BAB III.  
VI.3.	Restrukturisasi peraturan perundangan

9.	Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia,  didasari oleh undang-undang telekomunikasi yang mengkodifikasikan kebijakan pemerintah tentang telekomunikasi. Karena undang-undang pada umumnya hanya menggariskan inti dan pokok-pokok kebijakan tersebut, untuk pelaksanaannya diterbitkan perangkat regulasi melalui beberapa jenis instrumen hukum yang sesuai. Sedang  implementasinya dilaksanakan oleh otoritas regulasi yang biasa disebut regulator. ( Lihat lebih jauh butir  13.c  dibawah )

VI.3.1.	 Pokok kebijakan yang perlu dikukuhkan dalam UU 

10.	Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang Undang tentang telekomunikasi yang baru untuk diajukan ke DPR permulaan tahun 1999. Dalam pada itu perangkat regulasi yang mengatur pelaksanaan UU tersebut juga dipersiapkan. 

11.	Butir-butir berikut menguraikan pokok-pokok kebijakan yang perlu dikukuhkan dalam Undang-Undang tentang telekomunikasi yang baru sebagai pengganti Undang-Undang No.3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Hal ini diperlukan agar reformasi telekomunikasi Indonesia menuju masa depan dapat didasari oleh kerangka hukum yang sesuai. 

a.	Kebijakan pro-persaingan 
Menegaskan bahwa lingkungan telekomunikasi Indonesia berkarakter multi-operator, berdasarkan persaingan dan pro-konsumen. 

b.	Pemisahan fungsi pembinaan dan penyelengaraan
Menegaskan bahwa penguasaan telekomunikasi oleh negara dilakukan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah. Sedang pembinaan meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian terjadi pemisahan antara pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi.

c.	Non-diskriminasi atas dasar struktur kepemilikan 
Kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham  penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.

d.	Tarip berorientasikan biaya
Susunan tarip jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan antara lain basis biaya dan mekanisme pasar.

e.	Mekanisme perizinan (licensing)
Prinsip pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah : 
(i)	tata cara yang sederhana; 
(ii)	proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta 
(iii)	penyelesaian dalam waktu yang singkat.

f.	Interkoneksi
Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan interkoneksi bila diminta oleh dan berhak meminta interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lain.  

g.	Pelayanan universal
Dalam lingkungan multi-operator pelayanan universal dapat berbentuk penyediaan sarana telekomunikasi atau berupa kontribusi antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

h.	Akses yang setara (equal access)
Agar semua jaringan telekomunikasi dalam lingkungan multi-jaringan dapat diakses pelanggan suatu jaringan, penye- lenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan pelanggannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

i.	Standar teknik
Spesifikasi standar teknik harus bersifat :
(i)	netral terhadap teknologi dan 
(ii)	berdasar pada standar internasional.

j.	Perlindungan konsumen
Penyelenggara telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna, apa bila terbukti bahwa karena kela-laiannya pengguna tersebut menderita kerugian atas penggunaan jaringan atau jasanya. 

VI.3.2.	  Regulasi

12.	Perangkat regulasi pertama-tama dimaksudkan sebagai pengaturan untuk:

(i)	melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat ;

(ii)	mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
 
(iii)	menggalakkan partisipasi swasta (masyarakat) dalam investasi dan operasi dalam bidang telekomunikasi, termasuk membuka kesempatan usaha bagi perusahaan menengah, kecil  dan koperasi; 

(iv)	mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia;

13.	Pelaksanaan UU baru diatur lebih rinci dalam perangkat regulasi yang harus dapat diketahui umum, seperti disyaratkan Kertas Referensi WTO (lihat Lampiran III). Berikut diuraikan beberapa pokok kebijakan regulasi yang relevan. 

a.	Persaingan
Dengan menghapuskan monopoli, tidak otomatis akan terjadi persaingan atas dasar yang setara dan sehat (fair). Maka dari itu, regulasi diarahkan untuk menstimulasi persaingan disemua penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara telekomunikasi yang dominan menyalahgunakan kekuasaan pasar (market power) yang dimilikinya.

b.	Investasi swasta
Untuk menggalakkan investasi modal swasta, dalam regulasi diatur peningkatan bertahap kepemilikan penyelenggara telekomunikasi  oleh investor asing. Dalam hal ini kepemilikan pihak nasional harus selalu lebih besar dari kepemilikan asing.
 
Catatan  - Dalam jadwal komitmen yang disampaikan Indonesia kepada WTO (lihat BAB V butir 17) dinyatakan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara jasa telepon bergerak seluler dapat sampai 35%. Ini tidak berarti bahwa batas tadi tidak dapat dinaikkan atau dihapus setiap saat. Yang dilarang WTO adalah diturunkannya batas tadi sebelum atau pada putaran negosiasi perdagangan yang akan datang. 

c.	Otoritas regulasi (regulator)
Liberalisasi telekomunikasi tidak berakhir dengan ditentukannya suatu kebijakan politik. Transformasi telekomunikasi Indonesia dari monopoli ke persaingan memerlukan supervisi terus-menerus dan solusi terhadap banyak sekali masalah yang tidak mungkin semuanya bisa diantisipasi sebelum dimulainya proses.  Satu otoritas regulasi atau regulator yang diberi wewenang cukup dalam rangka legislasi, merupakan kebutuhan mutlak untuk mengatur dan mensupervisi proses liberalisai serta menegakkan (enforce) regulasi telekomunikasi. Lagi pula, Kertas Referensi WTO (Lampiran III) juga mensyaratkan adanya regulator yang independen dari penyelenggara sebagai langkah pemisahan antara regulasi dan operasi.
  
Pada waktu ini fungsi regulator dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. Pemerintah berniat untuk, pada waktunya, melangkah lebih jauh dengan melembagakan regulator yang kuat, dilengkapi dengan staf yang sangat kompeten serta diberi kewenangan luas dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi telekomunikasi Indonesia serta mempertahankan momentum pelaksanaan liberalisasi.    

d.	Tarip
Seperti dijelaskan di atas (butir 11.d), penentuan tarip (pricing),  antara lain berprinsip pada orientasi biaya dan mekanisme pasar. Untuk pengendalian tarip (price control), terutama untuk jasa telekomunikasi yang belum sepenuhnya terjadi kompetisi (masih terjadi penguasaan pasar oleh satu penyelenggara) akan diteruskan penggunaan metoda price cap.  Dengan metoda ini suatu maksimum (cap) diberlakukan untuk perubahan tarip periodik bagi satu atau sekelompok (basket) jasa telekomunikasi. Besarnya maksimum itu ditentukan oleh  faktor inflasi dan perbedaan keunggulan produktivitas (productivity gain) telekomunikasi dibandingkan dengan produktivitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

e.	Perizinan (licensing)
Proses penerbitan izin (lisensi) dilaksanakan secara  transparan, melalui proses evaluasi/seleksi dengan terlebih dulu  mengumumkan: 

(i)	Jumlah ijin yang akan dikeluarkan;
(ii)	 untuk jenis jaringan atau jasa telekomunikasi apa lisensi akan diterbitkan;
(iii)	lokasi dan wilayah penyelenggaraan;
(iv)	kriteria untuk mendapatkan izin;
(v)	      sampai kapan permohonan dapat diajukan (harus lebih lama dari 30 hari sesudah pengumuman);
(vi)	kapan izin dikeluarkan, dan
(vii)	biaya yang terkait dengan penerbitan lisensi dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang akan dibebankan pada penyelenggara  sesudah menerima lisensi.

Lisensi juga mencantumkan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang harus dicapai penyelenggaranya dalam waktu tertentu. Begitu pula, ditentukan sanksinya bila syarat tersebut tidak dipenuhi. Sanksi ini antara lain dapat berupa teguran, denda atau pencabutan lisensi. 

Lain dari pada itu, lisensi mencantumkan kewajiban dan hak penyelenggara yang spesifik untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang diizinkan. Oleh karena itu terdapat beberapa kategori lisensi. Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, seperti jaringan telepon tetap atau jaringan bergerak seluler, lisensi diterbitkan secara individual, yang pada umumnya didasarkan pada seleksi. Namun untuk beberapa jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau jasa penjualan ulang (resale), lisensi klas (class license) diterbitkan atas dasar notifikasi. Dalam hal ini, kewajiban dan hak serta syarat atau prosedur lainnya dicantumkan dalam lisensi dan diterbitkan secara umum. Barang siapa merasa mampu memenuhi apa yang dicantumkan dan bersedia diikat oleh syarat-syarat lisensi kelas tersebut, cukup mendaftarkan dan mengikuti prosedur untuk mulai penyelenggaraan jenis jasa telekomunikasi bersangkutan.        

a.	Standar
Penentuan standar teknik nasional merupakan bagian integral pengembangan persaingan yang efisien setelah bidang telekomunikasi mengalami liberalisasi. Tujuan utama standar teknik adalah :
(i)	   memastikan bahwa dalam lingkungan multi-operator dan multi-jaringan selalu terdapat konektivitas antara pelanggan jaringan yang satu dengan pelanggan jaringan lain (any-to-any);
(ii)	    menjamin interoperabilitas jasa telekomunikasi,
(iii)	melindungi integritas jaringan dan
(iv)	melindungi kesehatan dan keselamatan manusia yang terlibat dalam operasi dan penggunaan jaringan. 

a.	Pengelolaan sumberdaya terbatas
Pengelolaan sumber daya terbatas, seperti frekuensi radio, orbit satelit dan penomoran jaringan, harus selalu aktual dan alokasinya dilakukan secara transparan, adil, fleksibel dan netral dari segi persaingan. Perlu diingat bahwa spektrum merupakan sumberdaya alam yang langka (scarce), sedang nomor merupakan sumberdaya jaringan yang ada batasnya (finite).

Oleh karena itu, rencana penomoran nasional untuk jasa telekomunikasi dan pelanggan jaringan telekomunikasi harus selalu aktual terhadap kepesatan perkembangan telekomunikasi. 

Prinsip pengaturan penggunaan dan pengelolaan spektrum adalah :
(i)	      responsif terhadap permintaan masyarakat akan frekuensi;
(ii)	      handal dalam mencegah terjadinya gangguan dan 
(iii)	efisien, obyektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa (conflict) mengenai penggunaan frekuensi.

a.	Liberalisasi peralatan terminal pelanggan (CPE) dan non-CPE
Meskipun penyediaan alat terminal pelanggan telah dibebaskan, uji tipe yang merupakan prosedur administratif  dalam pengujian teknis guna memverifikasi apakah tipe alat bersangkutan sesuai (comply) dengan standar teknik nasional, masih harus dilakukan, sebelum alat dengan tipe bersangkutan dapat dijual atau disambungkan dengan jaringan  telekomunikasi  publik. Meskipun demikian menurut kebutuhan, regulator dapat menge-sampingkan (waive) keharusan ini. Mengenai uji tipe peralatan terminal pelanggan, Indonesia terikat pada kesepakatan MRA (Mutual Recognition Arrangement) dalam rangka APEC.
 
Dalam hal liberalisasi peralatan non-CPE, penyelenggara berhak memilih produk sejenis dari jumlah produsen yang terbatas untuk menyederhanakan perawatan dan logistik.  

b.	Penggunaan lahan milik negara atau swasta.
Dalam rangka penggelaran infrastruktur telekomunikasi, kepada penyelenggara dapat diberikan kemudahan untuk memanfaatkan dan  melintasi lahan negara. Pemanfaatan lahan milik perorangan atau badan swasta didasarkan atas persetujuan penyelenggara dan pemilik lahan. 

c.	Pelayanan  universal
Kewajiban menyediakan pelayanan universal (USO atau universal service obligation) merupakan fungsi sosial telekomunikasi. Penyediaan pelayanan universal bertujuan mencapai situasi yang memungkinkan semua penduduk Indonesia secara wajar dapat mengakses pelayanan telepon dengan kualitas dan pembayaran yang  tidak tergantung di mana ia bertempat tinggal. Komponen pengaturan USO dalam lingkungan multi-operator adalah:
(i)	     mengadministrasikan proses USO secara transparan;
(ii)	     tanpa diskriminasi;
(iii)	netral terhadap kompetisi, dan 
(iv)	tidak terlalu memberatkan penyelenggara yang diwajibkan untuk menyelenggarakannya. (Lampiran IV).

Berhubung PT TELKOM sampai dengan tahun 2010 menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal secara eksklusif, maka pada waktu ini penyediaan pelayanan universal wajib dilaksanakan PT TELKOM. Kalau ada defisit yang diderita PT TELKOM dalam melaksanakan kewajiban USO-nya, maka kekurangan ini ditutup dari kontribusi penyelenggara lain melalui proses yang diadministrasikan secara transparan.   

a.	Interkoneksi
Prinsip pengaturan interkoneksi adalah:
(i)	      penyelenggara jaringan dominan harus mengizinkan  semua jaringan lain mengadakan interkoneksi dengan jaringannya dengan cara yang adil, tanpa diskriminasi dan dengan pembayaran yang berorientasi biaya;
(ii)	      permintaan interkoneksi dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
(iii)	model perjajian interkoneksi mudah didapat dan 
(iv)	adanya regulator yang menjadi wasit dalam sengketa interkoneksi. 

VI.4.	Restrukturisasi industri telekomunikasi

14.	Tatanan industri telekomunikasi yang direstrukturisasi tidak lagi membedakan antara kegiatan bisnis penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bukan dasar. Melainkan antara kegiatan bisnis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, dalam pertelekomunikasian Indonesia yang sudah direformasi akan terjadi dua jenis persaingan, yaitu persaingan dalam infrastruktur (network competition) dan persaingan dalam pelayanan (service competition). 

15.	Mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan modal yang tidak sedikit, persaingan yang hebat antar jaringan  terutama jaringan telepon tetap lokal  tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sebaliknya, persaingan antar pelayanan dapat didorong agar lekas berlangsung. Modal yang diperlukan penyelenggara jasa telekomunikasi relatif tidak begitu besar, karena penyelenggara tidak perlu membangun sendiri infrastrukturnya melainkan menyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi. Regulasi mewajibkan tarip sewa infrastruktur ini berorientasi pada biaya (cost oriented), sehingga tidak menghambat terjadinya persaingan antar pelayanan. Oleh karena itu usaha menengah, kecil dan koperasi berpotensi untuk aktif dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 

VI.4.1.	 Penyelenggaraan telekomunikasi. 

16.	Pola penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia ditentukan sekali oleh masih atau sudah tidak adanya eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Butir 17 dan 18 berikut menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai kasus penyelenggaraan telekomunikasi secara eksklusif dan duopoli.

VI.4.1.1.  Hak eksklusivitas

17.	Seperti diuraikan di BAB V butir 17 serta diperlihatkan oleh bagan di Lampiran II dan VI, ada beberapa jasa telekomunikasi yang tetap masih diizinkan untuk diselenggarakan secara eksklusif atau duopoli sampai waktu tertentu yaitu

a.	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dizinkan untuk dilakukan oleh PT INDOSAT secara duopoli sampai dengan tahun 2004;

b.	penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dizinkan untuk dilakukan oleh PT TELKOM secara eksklusif sampai dengan tahun 2005; serta
 
c.	penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dizinkan untuk dilakukan oleh PT TELKOM secara eksklusif sampai dengan tahun 2010. 

18.	Sampai saat ini, pemerintah bermaksud dalam rangka menepati komitmen internasional untuk mempertahankan masa laku penyelenggaraan secara eksklusif dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional  bagi PT TELKOM serta masa laku penyelenggaraan secara duopoli untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional  bagi PT INDOSAT. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk memperpendek masa laku eksklusivitas dan duopoli tersebut tanpa merugikan BUMN yang bersangkutan.  
 
VI.4.1.2.  Persaingan dalam infrastruktur

19.	Seperti terlihat dari bagan di halaman II‑4, liberalisasi  pertelekomunikasian Indonesia, untuk jaringan telekomunikasi tetap, baru bisa terjadi sesudah tahun 2010, yaitu sesudah semua masa eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi berakhir (Pada bagan di halaman II‑4 ditandai dengan adanya perkataan “OPERATOR LAIN”  di semua baris “JARINGAN TELEKOMUNIKASI TETAP”  pada kolom “PENYELENGGARA”). Oleh karena itu, dari sekarang sampai tahun 2010 merupakan masa transisi menuju liberalisasi secara total. Dalam hal jasa telekomunikasi bergerak, sekarangpun telah terjadi persaingan dalam infrastruktur.

20.	Selain konsisten dengan pemberian hak eksklusivitas, terjadinya persaingan dalam infrastruktur untuk telepon lokal berdasarkan kawat (wireline) baru sesudah tahun 2010 mempunyai alasan lain, yaitu untuk memungkinkan penyelenggara telepon lokal regional (PT TELKOM dan mitranya), secara eksklusif sampai dengan tahun 2010, meneruskan investasinya dalam pembangunan jaringan lokal (line build). Hal ini pertama-tama diperlukan untuk menaikkan teledensitas Indonesia, yang pada waktu ini paling rendah dikawasan Asia Tenggara (lihat BAB II butir 18). Ke dua, untuk memenuhi permintaan akan sambungan telepon sesuai dengan perkembangan pasar. Perlu diingat bahwa investasi dalam telepon lokal jauh lebih masif,  bila dibandingkan dengan investasi dalam jaringan telepon internasional atau jaringan telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional.

21.	Sesudah tahun 2005, di bawah UU telekomunikasi yang baru, persaingan dalam infrastruktur untuk jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh, tidak akan ada masalah bila dilihat dari segi hukum (lihat Lampiran VI). 

VI.4.1.3.  Persaingan dalam pelayanan

22.	Pada waktu ini persaingan dalam pelayanan sudah terjadi, meskipun persaingan dalam jaringan telekomunikasi tetap belum terjadi. Pada bagan di halaman II‑4 hal itu diperlihatkan, seperti: jasa telekomunikasi (akses) Internet, nilai tambah (value added service atau VAS), trunking, paging, dan penyewaan transponder satelit.

23.	Seperti diutarakan di muka, jasa telekomunikasi tersebut diselenggarakan dengan menyewa infrastruktur dari penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap seperti PT TELKOM. Secara teknis, hubungan infrastruktur yang disewa dengan jaringan telekomunikasi tetap (fixed) tidak merupakan interkoneksi sebagai mana halnya hubungan antara jaringan telepon bergerak dengan jaringan telepon tetap. Begitu juga dasar hubungan komersialnya.        

VI.4.2.   Penyelenggara telekomunikasi

24.	Seperti  diperlihatkan pada bagan di halaman II‑4 dan halaman III‑3, pada waktu ini penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap adalah BUMN yang berstatus badan penyelenggara. (Pengecualian yang agak material adalah:  penyelenggara telepon internasional ke dua yang merupakan usaha patungan antara badan penyelenggara dan perusahaan swasta). Penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler semuanya merupakan badan usaha patungan antara badan penyelenggara dan perusahaan swasta. Sedang  penyelenggara jasa telekomunikasi yang disebutkan di butir 22 di atas hampir semuanya murni  badan usaha swasta, dengan status badan lain.
 
25.	Pertelekomunikasian Indonesia yang sudah direformasi  total, semua penyelenggara jaringan telekomunikasi harus mempunyai izin dengan status dan wewenang yang sama untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang sama. Mereka tidak lagi diwajibkan mengadakan  kerjasama untuk menyelenggrakan telekomunikasi, seperti dalam resim UU No.3 yang mengharuskan BL bekerja sama dengan BP untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar.   

26.	Meskipun statusnya menurut kerangka regulasi yang berlaku di bidang telekomunikasi itu sama, kekuasaan pasar (market power) yang dimiliki penyelenggara dapat berbeda; bahkan berbeda jauh sekali. Sebagai contoh, penguasaan pasar penyelenggara yang semula (BP) besar sekali, karena pangsa pasarnya praktis masih seratus persen. Sedang pangsa pasar permulaan penyelenggara pendatang baru, bagaimanapun kuatnya, praktis sama dengan nol. Ia tidak akan mungkin berkembang tanpa mengadakan interkoneksi dengan jaringan badan penyelenggara yang dominan tadi. Oleh karena itu, harus dibuat regulasi mengenai interkoneksi yang adil (fair) untuk memungkinkan persaingan atas dasar kesetaraan (level playing field).

VI.5.	Liberalisasi  lingkungan berusaha
  
27.	Sejalan dengan definisi butir 3 di atas, liberalisasi dalam konteks BAB ini mempunyai arti penghapusan restriksi dan diskriminasi, terutama restriksi dan diskriminasi dalam berusaha atau berbisnis di bidang telekomunikasi Indonesia. Oleh karena itu, liberalisasi telekomunikasi Indonesia mempunyai dua fokus yang penting, yaitu :
(i)	pembukaan pasar telekomunikasi dan
(ii)	menghapus diskriminasi atas dasar kepemilikan negara dalam saham penyelenggara. Hal ini antara lain dilaksanakan dengan me-restrukturisasi-kan semua BUMN di bidang telekomunikasi, yaitu PT TELKOM dan PT INDOSAT.

27.	Penghapusan semua hambatan untuk memasuki pasar telekomunikasi Indonesia (market entry) bagi mereka yang memiliki kelayakan berusaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dilaksanakan bertahap. Tahapan ini disesuaikan  dengan akhir masa laku penyelenggaraan telekomunikasi tetap secara eksklusif dan duopoli dari kedua Badan Penyelenggara tersebut seperti diikhtisarkan butir 17 dan 18 di atas.

VI.5.1.	Restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi

28.	Dalam Cetak Biru ini juga perlu diuraikan ikhwal restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Berhubung sifatnya lebih mikro dan hanya menyangkut persoalan kedua penyelenggara BUMN tersebut, maka hal ini dibahas di Lampiran III. Meskipun demikian, hal-hal ini esensial sekali dan penyelesaiannya amat strategis, karena merupakan prasyarat pelaksanaan kebijakan makro.

BAB VII
PENUTUP

Kebijakan Pemerintah tentang telekomunikasi Indonesia disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional. Seperti dijelaskan oleh BAB-BAB di muka, Cetak Biru Kebijakan tentang Telekomunikasi Indonesia merupakan bagian dari rencana pembangunan telekomunikasi untuk memasuki abad ke 21, yang juga dinamakan abad informasi. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, Cetak Biru dari waktu ke waktu perlu diteliti kembali dan dimana perlu diadakan penyesuaian.    

   Jakarta, 20 Juli 1999
 
Menteri Perhubungan RI 
                   ttd   
    GIRI S. HADIHARDJONO

LAMPIRAN I

Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi

A.	Tujuan

1.	  Restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi merupakan bagian sentral reformasi pertelekomunikasian Indonesia. Adapun tujuan restrukturisasi ini adalah supaya: 

•	dalam lingkungan yang kompetitif nanti BUMN penyelenggara telekomunikasi tersebut tetap mempunyai daya saing yang handal, sehingga perannya  dalam kelangsungan pembangunan dan pening-katan kualitas serta perluasan pelayanan kepada masyarakat cukup signifikan,  
•	liberalisasi pasar telekomunikasi Indonesia dapat lekas terlaksana, sehingga partisipasi badan usaha lain dalam   pembangunan dan per-luasan pelayanan dapat meningkat, dan
•	reformasi pertelekomunikasian Indonesia yang menyeluruh dapat dilaksanakan menurut UU tentang telekomunikasi yang baru, dan sejalan dengan UU No.5/1999 tentang "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". 

A.	Kebijakan

1.	  Konsisten dengan aspirasi masyarakat yang anti-monopoli, kewajiban memupuk budaya bersaing sedini mungkin dan sejalan dengan kecenderungan global, PT TELKOM dan PT INDOSAT perlu direposisi sebagai dua penyelenggara jasa telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed service provider) dan kompetitif. Maka dari itu, kepada PT TELKOM akan diberikan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap.
2.	Sesuai dengan kebijakan untuk mereposisi dan restrukturisasi PT TELKOM dan PT INDOSAT sebagai dua penyelenggara telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed provider) dan kompetitif, maka perlu ada restrukturisasi internal di PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk :
a.	meniadakan kepemilikan bersama (joint ownership) oleh PT TELKOM dan PT INDOSAT dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi;
b.	meniadakan kepemilikan anak perusahaan yang bergerak, baik dalam bidang usaha inti maupun dalam wilayah pelayanan yang sama dengan induk perusahaan; dan
c.	melepaskan keharusan bekerja-sama dengan badan usaha lain seperti diwajibkan oleh UU No. 3/89.

A.	Masalah KSO

1.	Konsep dasar dibentuknya KSO di 5 Wilayah regional PT TELKOM pada tahun 1996 adalah untuk mempertahankan laju pembangunan dalam periode REPELITA VI agar :

a.	mempercepat dipenuhinya kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi dan ditingkatkannya serta diperluasnya pelayanan kepada masyarakat. 
b.	pertelekomunikasian Indonesia siap memasuki era pasar bebas,
c.	PT TELKOM dapat lebih cepat mencapai peringkat World Class Operator,
d.	peran-serta swasta nasional dan internasional dalam investasi dan operasi di bidang telekomunikasi meningkat, tanpa mengurangi kepemilikan pemerintah di PT TELKOM serta tanpa menurunkan kinerja keuangan PT TELKOM.

1.	Meskipun sejak dimulainya pelaksanaan KSO cukup banyak persoalan operasional yang tidak mudah dicari penyelesaiannya, namun pembentukan KSO telah  menaikkan saham  PT TELKOM pada saat IPO dan sampai dengan terjadinya krisis moneter telah meningkatkan kinerja keuangan  PT TELKOM.

2.	Krisis moneter sebagaimana melanda hampir semua perusahaan di Indonesia, menyebabkan :

a.	  rencana usaha (business plan) yang menjadi dasar dilaksanakannya KSO menjadi tidak sesuai lagi denga realita,
b.	  pelaksanaan KSO mengalami hambatan finansial yang serius, dan 
c.	  terganggunya kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.	Guna menanggulangi dampak krisis moneter untuk jangka pendek, PT TELKOM dan mitra usahanya pada 5 Juni 1998 menandatangani MOU yang berlaku sampai akhir tahun 1999 agar kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan. Akan tetapi untuk jangka panjang, tetap diperlukan tindakan penyesuaian skema KSO dengan lingkungan ekonomi yang telah berubah sejak terjadinya krisis.

C.1.	Solusi jangka panjang masalah KSO

2.	Tercapainya solusi masalah KSO untuk jangka panjang adalah bagian penting dari restrukturisasi PT TELKOM. Lagi pula penyelesaian tersebut merupakan prasyarat untuk liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia demi kelangsungan laju pembangunan serta peningkatan dan perluasan pelayanan kepada masyarakat.

3.	Solusi masalah KSO untuk jangka panjang setidak-tidaknya harus memenuhi kriteria seperti di bawah ini:
(i)	menjamin kelangsungan pembangunan dan peningkatan serta perluasan pelayanan kepada masyarakat,
(ii)	    meningkatkan profitabilitas dan daya saing PT TELKOM, dan
(iii)	    tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan pada pemerintah dan PT TELKOM (non-recourse),
(iv)	    menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi swasta.

1.	Proses pencapaian solusi jangka panjang masalah KSO dilaksanakan sebagai berikut:

•	arah penyelesaian KSO jangka panjang ditentukan oleh pemerintah;
•	atas dasar pengarahan tersebut, PT TELKOM menegosiasikan dengan masing-masing mitra KSO-nya sesuai dengan mekanisme yang digariskan UU No. 1 tahun 1995;
•	    mengingat situasi dan kondisi KSO di masing-masing wilayah KSO tidak sama, maka solusi yang akan dicapai dengan mitra yang satu dapat berbeda dari solusi yang disepakati dengan mitra yang lain.  

Beberapa alternatif arahan yang dapat menjadi dasar negosiasi tersebut diuraikan  dalam butir-butir berikut. Sudah tentu masing-masing alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji dalam perspektif jangka panjang.

C.2.	Alternatif KSO yang disempurnakan

2.	Sejalan dengan kondisi perekonomian yang diperkirakan akan semakin membaik, skema KSO yang disempurnakan merupakan salah satu pilihan alternatif yang dapat dikaji. Skema ini telah melewati suatu “learning process” yang cukup berarti bagi kedua pihak dan memberikan hasil usaha yang baik bagi PT TELKOM. Meskipun demikian dari hasil evaluasi yang telah dilakukan keberhasilan skema ini sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kedua pihak dan skema ini belum dapat menampung kebutuhan pembangunan dalam kurun-kurun waktu sambungan internasional. Sedangkan PT. INDOSAT akan diizinkan untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan sambungan lokal (regional). Langkah-langkah reposisi dan restrukturisasi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT adalah sebagai berikut : 

d.	 menetapkan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam bentuk cetak biru “Kebijakan Pemerintah Tentang Reformasi Telekomunikasi”,
e.	  mengusahakan pengesahan UU Telekomunikasi yang baru oleh DPR,
f.	memberi izin prinsip kepada PT TELKOM untuk penye-lenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan kepada PT INDOSAT untuk jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal (regional), 
g.	    menertibkan semua perizinan PT TELKOM dan PT INDOSAT mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi di luar usaha intinya (core business),  
h.	  menyelesaikan masalah KSO antara PT TELKOM dengan  Mitra KSO-nya serta mengadakan  restrukturisasi internal PT TELKOM dan PT INDOSAT,
i.	memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT TELKOM untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan internasional pada tahun 2005,
j.	memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT INDOSAT untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional pada tahun 2006,
k.	    memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT INDOSAT untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan lokal pada tahun 2011,
selanjutnya. Di samping itu perlu dipikirkan agar skema ini dapat lebih mendorong terwujudnya kemandirian dan daya saing PT TELKOM di masa yang akan datang.

C.2.1	Alternatif usaha patungan (JVC)
  
12.	Solusi jangka panjang masalah KSO yang menuju ke arah usaha patungan (JVC) regional merupakan alternatif lain yang cukup realistis untuk dikembangkan sebagai dasar negosiasi antara PT TELKOM dan masing-masing mitra KSO. Pendapat ini didasari pertimbangan bahwa usaha patungan (JVC) :

•	lebih menjamin kelangsungan pembangunan dan perluasan pelayanan masyarakat dengan tidak menimbulkan beban kewajiban pembiayaan (non-recourse) baik bagi pemerintah maupun PT TELKOM,
•	JVC merupakan persetujuan kedua belah pihak, sehingga PT TELKOM tidak usah melakukan pembayaran menurut Pasal 17 Perjanjian KSO pada saat transformasi KSO menjadi usaha patungan,
•	lebih memberi kepastian berusaha bagi kedua belah pihak bila dibandingkan dengan konsep kemitraan KSO,
•	perjanjian JVC dapat dinegosiasikan sehingga sesudah waktu tertentu PT TELKOM dapat membeli saham mitranya dan sementara itu profitabilitas PT TELKOM tidak menurun,
•	sesuai dengan kecenderungan struktur ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pada investasi swasta.
 
C.2.2.	Alternatif kompetisi

13.	Alternatif lain sebagai arah solusi jangka panjang masalah KSO yang dapat dikembangkan adalah berdasarkan prinsip berikut:
(i)	semua pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Mitra KSO dialihkan kepada PT TELKOM,
(ii)	sebagai kompensasi untuk pengalihan tersebut pemerintah memberi lisensi penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal/regional kepada mitra KSO dan sebagian hasil pengoperasian yang dilaksanakan oleh PT TELKOM,
(iii)	nilai lisensi yang diberikan sebagai kompensasi tadi ditetapkan pemerintah sedang persyaratannya ditentukan  departemen teknis sebagai regulator pertelekomunikasian Indonesia.
(iv)	eksklusivitas PT TELKOM dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal/regional akan berakhir saat izin tersebut diberikan kepada Mitra. 

Selain ke tiga alternatif tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan adanya solusi jangka panjang masalah KSO yang lain dan lebih baik serta menguntungkan bagi negara.

LAMPIRAN II
PROFIL PENYELENGGARA

l.	Badan penyelenggara

PT TELKOM 
Status :	badan penyelenggara	
Struktur kepemilikan pemerintah:	75 % 	
Penyelenggara jasa: 	telekomunikasi dalam negeri	
Pelanggan:	> 5.000.000  sambungan	
Kapasitas jaringan:	> 6.000.000 sst	
Pendapatan setahun : (1997)	Rp. 5.9 triliun	
Jumlah karyawan: 	38.103 orang	
IPO:	November 1995	

PT INDOSAT 
Status :	badan penyelenggara	
Struktur kepemilikan pemerintah:	65 % 	
Penyelenggara jasa: 	telekomunikasi luar negeri	
Trafik intenasional:	keluar  	262 juta ment *
masuk 	345 juta menit *	
Pendapatan setahun : (1997)	Rp. 1.5 triliun	
Jumlah karyawan: 	2000 orang	
IPO:	Oktober 1994	
	Akhir tahun 96

2.	Penyelenggara STBS

PT Satelindo
Status :	badan lain	
Struktur kepemilikan badan pe-nyelenggara:	PT TELKOM 22.5 %
PT  INDOSAT 7.5 %
 	
Penyelenggara jasa: 	•	telekomunikasi luar negeri
•	komunikasi satelit
•	komunikasi mobil seluler (nas.) GSM 900	
Pendapatan setahun : (1997)		
Jumlah karyawan: 		
Jumlah pelanggan;   (1997)	221.505  (STBS)	

PT Telkomssel
Status :	badan lain	
Struktur kepemilikan badan pe-nyelenggara:	PT TELKOM 42.72 %
PT  INDOSAT 35 %
 	
Penyelenggara jasa: 	- komunikasi mobil seluler nasional   GSM 900	
Pendapatan setahun : (1997)	- Rp.491 Milyar		
Jumlah karyawan: 	- 1885 	
Jumlah pelanggan;   (1997)	- 335.961  (STBS)	

PT Exelcomindo
Status :	badan lain	
Struktur kepemilikan badan pe-nyelenggara:	PT TELKOM  melalui PT Telekomindo
 	
Penyelenggara jasa: 	komunikasi mobil seluler nasional GSM 900	
Pendapatan setahun : (1997)			
Jumlah karyawan: 	-± 2000	
Jumlah pelanggan;   (1997)	78.746  (STBS)	

Lainnya
Keterangan:	•	ada 4 penyelenggara komunikasi mobil seluler  analog AMPS dan NMT regional; merupakan usaha patungan dengan PT TELKOM.
•	baru-baru in diterbitkan izin prinsip untuk 9 penyelengga-raan komunikasi mobil seluler  digital PCN/PCS (DCS 1800 dan PHS) regional. 	

3.	Penyelenggara jasa telekomunikasi nilai tambah

Contoh:

Struktur kepemilikan:	•	7 penyelenggara trunking
•	10 penyelenggara paging nasional
•	40 penyelenggara Internet
•	kebanyakan swasta murni	

4.	Penyelenggara jasa penjualan ulang

Contoh:

Struktur kepemilikan:	•	penyelenggara telepon umum
•	penyelenggara Wartel
•	penyelenggara premium call

•	umumnya usaha kecil dan  menengah swasta murni 

LAMPIRAN  III

KERTAS  REFERENSI WTO

(terjemahan lampiran persetujuan tambahan dalam pengaturan  telekomunikasi
pada daftar komitmen Indonesia untuk Jasa Telekomunikasi Dasar dalam Perundingan
GBT-WTO  Februari 1997 )

Lingkup

Berikut ini adalah pengertian-pengertian  dan prinsip-prinsip pada kerangka pengaturan untuk jasa telekomunikasi 

Pengertian-pengertian
Pengguna  adalah  konsumen jasa  dan penyelenggara jasa

Sarana utama adalah sarana telekomunikasi umum jaringan maupun jasa yang :

(a)	secara eksklusif atau  pada umumnya disediakan oleh sebuah atau secara terbatas jumlah  penyelenggara  dan
(b)	secara ekonomis maupun teknis tidak layak untuk dilaksanakan oleh penyelenggara lain.

Penyelenggara utama (dominan) adalah penyelenggara yang mempunyai kemampuan secara nyata mempengaruhi persyaratan untuk  untuk  berpartisipasi (dalam hal biaya dan penyediaan) pada  pasar  jasa telekomunikasi dasar dikarenakan :

(a)	pengendalian terhadap sarana utama  atau
(b)	kedudukannya di pasar

1.	Pengamanan dalam berkompetisi
1.1.	Pencegahan praktek-praktek anti–kompetisi di bidang telekomunikasi
Tindakan yang tepat harus dilaksanakan dengan tujuan mencegah penyelenggara yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, merupakan penyelenggara dominan yang dapat melakukan atau melenjutkan tindakan/praktek anti-kompetisi.

1.2.	Bentuk  pengamanan
Tindakan anti kompetisi yang dimaksud khususnya mencakup :
(a)	melakukan praktek anti-persaingan berupa subsidi-silang (cross-subsidization)
(b)	menggunakan informasi yang didapat dari para pesaing lainnya yang dapat berakibat tindakan anti-persaingan dan
(c)	tidak memberikan informasi teknis mengenai sarana utama yang dibutuhkan kepada penyelenggra lainnya pada waktu yang tertentu dan informasi komersial yang terkait yang diperlukan untuk menyelenggrakan jasa.

2.	Interkoneksi
Bagian ini berlaku  dalam menghubungkan dengan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi umum, dengan tujuan memperbolehkan pelanggan/konsumen satu penyelenggara  berhubungan dengan pelanggan dari penyelenggara lainnya dan meng-akses jasa-jasa dari penyelenggara lainnya, dimana diperlakukan suatu komitmen khusus.
 
2.2.	Jaminan Interkoneksi

Interkoneksi dengan penyelenggara utama harus  dijamin pada setiap titik pada jaringan yang secara teknis layak. Interkoneksi semacam itu disediakan :

(a)	tanpa adanya diskriminasi dalam persyaratan, kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi), biaya dan mutu yang yang tidak boleh kurang  dari yang diberikan guna penyelenggaraan  jasa-jasa yang sama  olehnya  sendiri ataupun guna  jasa-jasa yang sama oleh penyelenggara jasa bukan-afiliasi atau guna  anak perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya. 
(b)	Secara tepat waktu, dengan syarat dan kondisi  (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan biaya yang layak, terbuka , wajar, sesuai kelayakan ekonomi, dan cukup terpisah (unbundled) sehingga  penyelenggara tidak perlu membayar komponen jaringan atau sarana jaringan yang tak diperlukannya dalam menyelenggarakan jasa tersebut; dan
(c)	Atas permintaan, pada titik-titik diluar titik terminasi jaringan yang diberikan pada sebagian besar pengguna, dengan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan dari sarana tambahan yang diperlukan.

2.3.	Prosedur negosiasi interkoneksi yang tersedia untuk umum
Prosedur interkoneksi oleh penyelenggara utama (dominan) yang berlaku harus tersedia untuk umum.

2.4.	Pengaturan interkoneksi yang transparan
Penyelenggara Utama harus menyediakan kepada publik, baik perjanjian maupun penawaran interkoneksi sebagai referensi.
 
2.5.	Penyelesaian perselisihan interkoneksi
Penyelenggara jasa yang meminta interkoneksi dengan penyelenggara utama dapat mengajukan banding :  
(a)	setiap saat, atau
(b)	setelah jangka waktu yang wajar yang dimaklumkan kepada umum
kepada badan domestik independen,  mungkin berupa badan regulator seperti yang dimaksud di para. 5 dibawah ini, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai persyaratan yang pantas, kondisi dan tingkat biaya interkoneksi dalam waktu yang wajar, sekiranya hal tersebut sebelum nya belum ada.

3.	Pelayanan Universal
Setiap negara anggota WTO, berhak menetapkan jenis kewajiban layanan universal yang diberlakukan.Kewajiban semacam itu, tidak akan dianggap sebagai anti-kompetisi, asalkan hal tersebut diatur secara transparan, tanpa diskriminasi dan dengan  secara netral dan tidak memberatkan melebihi batas kewajaran untuk jenis layanan universal yang ditetapkan oleh anggota tersebut.

4.	Kriteria pemberian lisensi (izin penyelenggaraan) yang tersedia bagi publik
Bila  lisensi diperlukan, hal-hal berikut harus tersedia untuk umum :
(a)	semua kriteria pemberian lisensi dan waktu yang biasanya diperlukan untuk mendapatkan keputusan mengenai permohonan lisensi dan
(b)	persyaratan dan kondisi untuk setiap lisensi

Apabila diminta, alasan untuk penolakan suatu lisensi harus dapat diberikan kepada pemohon.
 
5.	Badan Regulasi
Badan Regulasi harus terpisah dan tidak bertanggung jawab, kepada penyelenggara telekomunikasi jasa dasar manapun. Ketetapan  dan prosedur yang diberlakukan harus tidak memihak salah satu peserta pasar.

6.	Alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka
Setiap prosedur mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka, termasuk frekuensi, penomoran dan hak penggunaan lahan pemerintah, dilaksanakan secara objektif, tepat waktu dan transparan.Status alokasi pita frekuensi harus tersedia bagi umum, namun identifikasi rinci  mengenai alokasi frekuensi yang khusus dipakai pemerintah tidak perlu diumumkan.  

PT INDOSAT

izin 3 = izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap
sambungan lokal (regional)

izin 2 = izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional

izin 1 = izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional

…..

liberalisasi penuh

liberalisasi penuh

KEPPRES, PP,KEPMEN

LAMPIRAN IV

JADWAL  LIBERALISASI

Tahun

kompetisi jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional

UU

Cetak Biru

RUU

Restrukturisasi internal + renegosiasi kontrak KSO

Izin prinsip jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional

kompetisi jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional 

izin 1

penguatan  regulator

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

tarip

Restrukturisasi internal

izin 3

Izin prinsip jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal (regional)

izin 2

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

98

Pemberdayaan dan peningkatan peran dunia usaha swasta nasional

Restruk-
turisasi

Dunia Usaha

PT TELKOM

REGULATOR

LAMPIRAN  V

GLOSAR ISTILAH

1.	
Aliansi Strategis  mengikat kerja-sama umumnya dengan penye-lenggara kelas dunia baik dengan kerjasama manajemen maupun dengan menjual sebagian saham, dengan tujuan mendapatkan dana sekaligus meningkatkan mutu pelayanan.

Konvergensi  penyediaan bebe-rapa jasa yang semula dilak-sanakan melalui sarana yang terpisah, dengan kemajuan tek-nologi dapat disediakan secara bersamaan. Dalam hal ini adalah jasa telekomunikasi  informatika  dan penyiaran, yang semula disediakan secara terpisah, me-nyatu menjadi jasa multimedia yang dapat menyediakan ketiga jasa tersebut sekaligus. 

Cost - oriented pricing  perhi-tungan tarif  berdasarkan kepada biaya yang wajar dengan mem-perhitungkan biaya perangkat, konstruksi, pemeliharaan dan ke-untungan yang wajar.
E–Commerce  elektronik niaga  mengadakan transaksi usaha melalui media elektronika.

Interkoneksi  hubungan antar ja-ringan yang dikelola oleh penyelenggara yang berlainan, sehingga pelanggan dari satu penyelenggara dapat berhubungan dengan pelanggan dari penye-lenggara lainnya  ataupun meng-akses jaringan/ jasa dari  penye-lenggara  lainnya.

Biaya interkoneksi  biaya yang dikenakan oleh satu penyelenggara kepada penyelenggara lainnya, dalam mengakses jaringan/jasa-nya.

IPO (Initial Public Offering)  Penjualan  saham suatu perusa-haan ke pasar bursa.

Monopoli  hak eksklusivitas yang diberikan kepada suatu perusa-haan untuk menyelenggarakan suatu jasa tertentu  Namun saat ini monopoli juga diartikan apabila suatu penyelenggara telah mem-punyai pangsa pasar lebih dari 50%. Dalam hal ini penyelenggara tersebut telah disebut major supplier atau penyelenggara utama dan pemerintah/regulator  membe-rikan kewajiban-kewajiban tertentu untuk tetap dapat memberikan iklim bersaing yang sehat.

Duo-poli  penyelenggaraan suatu jasa  hanya boleh diselenggarakan oleh dua perusahaan (penyeleng-gara) saja.

NIS (National Information Super-highway)  sarana infrastuktur infor-masi nasional, adalah jaringan telekomunikasi yang digelar diseluruh wilayah negara Indonesia sebagai tulang punggung sarana telekomunikasi yang dapat menya-lurkan  informasi dalam berbagai bentuk, baik suara, data, gambar  (multimedia) baik dalam bentuk penyiaran  maupun interaktif, baik pita lebar dan pita sempit.

PMA  penanaman modal asing.

PMDN  penanaman modal dalam negeri.

JVC  joint venture company  perusahaan patungan adalah perusahaan yang saham/kepemi-likannya dimiliki lebih dari satu perusahaan.

Kompetisi  persaingan  usaha antar penyelenggara.

Anti-kompetisi  praktek-praktek  yang dapat menghambat per-saingan yang sehat.
Persaingan yang sehat adalah persaingan usaha dimana setiap penyelenggara usaha tersebut ber-pacu dalam memberikan  layanan, dan mutu yang terbaik dengan harga yang wajar, sehingga  men-dorong kemajuan industri tersebut.

Lisensi  izin penyelenggaraan. Dalam hal penyelenggaraan tele-komunikasi, izin tersebut diberikan oleh pemerintah/regulator. Peme-rintah dalam hal ini adalah Menteri teknis yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan 1998/1999 adalah Menteri Perhu-bungan. Biasanya izin diberikan dalam dua tahap : izin prinsip dan izin operasi.

Reseller  Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menjualkan jasa penyelenggara yang lain tanpa harus membangun jaringannya sendiri. Penyelenggara tersebut membeli jasa dari penyelenggara pertama dengan diskon dan menjualnya kembali langsung ke pelanggan. Umpamanya penye-lenggara Wartel.

Subsidi–silang (cross-subsidy)  mensubsidi suatu jasa yang  seca-ra ekonomis kurang layak  dengan jasa  lainnya yang lebih meng-untungkan (umpamanya yang didapat dari penyelenggaraan jasa atau jaringan secara monopoli).

Universal Service Obligation (USO)  Kewajiban Layanan Uni-versal  kewajiban membangun daerah-daerah yang secara eko-nomis tidak layak, demi kepen-tingan  umum atau masyarakat  banyak, terutama untuk mendorong ekonomi daerah  pra-sejahtera. Biasanya    USO    ini     diwajibkan

dilaksanakan oleh penyelenggara utama, yang mendapat hak monopoli dalam penyelenggaraan.

Rate – balancing  menyesuaikan kembali tarif sesuai dengan biaya yang sebenarnya, dengan meng-hilangkan/mengurangi adanya sub-sidi silang (umpamanya : tarif telepon lokal yang disubsidi silang dari tarif SLJJ).

VAS  Value added service  jasa nilai tambah  adalah jasa tam-bahan yang disalurkan melalui sarana jasa lainnya, misalnya jasa rekaman  suara (voice mail) seba-gai  tambahan jasa telepon.

WTO  World Trade Organisation  organisasi yang menata aturan penyediaan barang dan jasa antar negara.

GATT (general agreement on tariffs  and trade)  organisasi yang menata aturan penyediaan barang antar negara.