Membangun Infrastruktur dan Suprastruktur Teknologi Informasi bagi Perkembangan Komunitas Dunia Maya

Richardus Eko Indrajit
Renaissance Research Center
eko@indrajit.org

Perkembangan Komunitas Dunia Maya

Terkadang masyarakat di negara berkembang sering merasa heran melihat bagaimana gencarnya majalah-majalah di dunia pada saat ini membahas dan menceritakan bagaimana internet dan teknologi informasi telah secara signifikan merubah perilaku manusia dan bisnis di beberapa negara sehingga telah membawa peradaban manusia kepada sebuah dunia baru yang diistilahkan sebagai “The Cyber Community”. Masyarakat tidak habis pikir bagaimana hal tersebut dapat terjadi mengingat bahwa tanda-tanda atau trend menuju ke arah sana tidak secara merata terlihat di negara-negara lain. Dan seandainya ada beberapa negara Asia yang telah mengalami fenomena yang sama, kemajuan tersebut hanya terasa paling tidak di ibukota negara dan sejumlah kota-kota besar lainnya. Contohnya di Indonesia. Demam warung internet dan electronic commerce nampaknya hanya terjadi di Jakarta saja. Hal itupun tidak secara merata dirasakan oleh seluruh komunitas masyarakat. Hanya masyarakat bisnis atau mereka yang relatif memiliki tingkatan pendidikan tertentu saja yang memanfaatkan komputer dalam menunjang kegiatan hidupnya sehari-hari. 
Tengoklah bagaimana hal berbeda terjadi di kota-kota besar lainnya, seperti Ujung Pandang, Medan, Menado, Semarang, Palembang, yang hanya memandang teknologi informasi hanya pada sebatas penggunaan electronic mail dan internet browser saja. Bahkan di Jakarta sekalipun, tidak jarang ditemui para pelaku bisnis yang pesimis terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang terasa sulit untuk dapat mengejar kecepatan perkembangannya di negara maju. Seribu satu alasan dikemukakan, dengan salah satu alasan klasik yaitu masalah kesiapan dan keberadaan jaringan infrastruktur teknologi. Bagaimana mungkun hal tersebut menjadi keluhan jika melihat bagaimana Telkom dan Indosat – yang didukung oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Lintas Arta, Arthatel, EDI Indonesia, Indosatcom, dan lain sebagainya – telah memiliki peralatan infrastruktur “state-of-the-art” (tercanggih) seperti yang layaknya dimiliki oleh negara-negara maju? 

Infrastruktur Teknologi Informasi
Ada sebuah pendapat yang mengatakan, bahwa kunci keberhasilan sebuah negara berkembang untuk dapat menuju kepada suatu negara industri terletak pada pembangunan dan pengembangan jaringan infrastrukturnya, yang dalam hal ini sikategorikan sebagai: jalan raya, telekomunikasi, jaringan listrik, pipa air minum, transportasi, dan lain sebagainya. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena setiap kegiatan manusia sehari-hari memerlukan beragam komponen infrastruktur tersebut. Sehingga jika terjadi gangguan pada komponen yang ada, akan turut mempengaruhi pula tingkat produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Melihat kenyataan tersebut, logikanya, biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk memakai dan memanfaatkan infrastruktur ini haruslah cukup rendah, sehingga seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dapat memanfaatkannya secara leluasa.  Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur secara luas dan merata merupakan sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh sebuah negara agar setiap titik komunitas yang tersebar secara geografis dapat dengan mudah bekerja sama dalam berbagai kegiatan, untuk menggerakkan roda perekonomian dan pertahanan negara yang bersangkutan. Sehingga tidak mengherankan, jika sebagian besar pajak atau pinjaman dari luar negeri dipergunakan secara intensif untuk membangun jaringan infrastruktur publik sebagai pendukung pembangunan nasional. 
Di Amerika misalnya, jika sebuah komponen infrastruktur pertama kali dibangun, masyarakat harus membeli jasa atau produk pemakaian inftasruktur tersebut dengan suatu tingkatan biaya tertentu. Sejalan dengan diperolehnya pendapatan dari masyarakat ini, pengelola infrastruktur akan secara perlahan-lahan mengurangi biaya pemakaiannya sejalan dengan tingkat kembalinya biaya investasi yang bersangkutan (return on investment) yang telah ditanamkan untuk biaya pembangunan proyek. Untuk jenis infrastruktur tertentu, seperti telepon dan listrik misalnya, harga pemakaian akan turun sampai mencapat suatu level yang tetap (flat rate). Sementara untuk beberapa jenis infrastruktur lainnya, seperti jalan dan air minum, penurunan biaya dilakukan sedemikian rupa hingga pada suatu tingkatan dimana masyarakat dapat mengkonsumsinya secara gratis. Dalam kerangka ini, tidak heranlah jika seorang mahasiswa atau pengusaha, selama 24 jam menghubungkan komputernya dengan internet, karena tidak ada biaya variabel yang harus dibayarkan terhadap penggunaan pulsa telpon dan listrik. Bahkan bagi mereka yang bekerja pada institusi tertentu (swasta dan pemerintah) atau sedang mengenyam pendidikan tertentu, sambungan internet diberikan secara gratis sebagai fasilitas penunjang aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, akses ke dunia maya (cyber space) dapat dilakukan dengan mudah, murah, dan cepat. 

Digital Community Layers
Keadaan ini membuat Amerika telah semakin siap dalam membangun komunitas dan ekonomi digitalnya yang bertumpu pada transaksi-transaksi bisnis berbasis multimedia yang oleh Don Tapscott dalam bukunya “Blueprint to the Digital Economy” digambarkan sebagai sebuah kerangka yang memiliki sejumlah komponen (layer) sebagai prasyarat:
1.	Customer Layer menggambarkan bahwa para pengguna infrastruktur terdiri dari berbagai kalangan. Pelanggan tersebut dapat berasal dari kalangan bisnis, konsumen individual, keluarga, komunitas, maupun institusi-institusi lain.
2.	Location Layer memperlihatkan bahwa para pelanggan tersebut harus dapat melakukan akses ke cyber space dari lokasi mana saja, seperti tempat kerja, pusat keramaian publik, kendaraan, dan rumah.
3.	Appliances Layer merupakan ketersediaan sejumlah peralatan yang dapat menghubungkan setiap individu dengan inftastruktur teknologi informasi (distribution channels), mulai dari yang paling tradisional sampai yang tercanggih, seperti: faks, telepon, televisi, komputer, monitor canggih, personal digital assistant (PDA), kios, dan lain sebagainya.
4.	Integration Management Layer yang merupakan inti dari jaringan infrastruktur teknologi informasi memperlihatkan bahwa terlepas dari berbagai jenis merek dan spesifikasi komponen-komponen yang ada, harus diimplementasikan suatu sistem pengelolaan (manajemen) yang dapat mengintegrasikan seluruh komponen-komponen tersebut, baik secara teknis maupun non-teknis. Terlihat pada kerangka tersebut bahwa pada saat ini IP (Internet Protocol) merupakan salah satu hal yang telah disetujui bersama (common denominator) untuk dipergunakan sebagai standar komunikasi internasional.
Melihat target pemanfaatan teknologi informasi dari kerangka tersebut, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur secara fisik saja tidak cukup untuk dapat mengefektifkan penggunaan teknologi informasi. Bersama dengannya, terkait pula hal-hal lain yang harus diperhatikan yang dalam konteks ini sering diistilahkan sebagai suprastruktur teknologi informasi.

Tahapan Pengembangan
Secara prinsip ada tiga tahapan utama yang harus dikembangkan oleh suatu negara jika ingin mulai membangun komunitas digital-nya (digital community), yaitu aspek pembangunan koneksitas, komunikasi, dan komunitas. 
1.	Pada tahap pertama, sasaran pengembangan terletak pada pembentukan jaringan yang dapat menghubungkan setiap individu dan komunitas yang ada. Terdapat tiga komponen pokok yang harus dikembangkan. Komponen pertama adalah media transmisi, baik melalui darat, laut, dan udara. Media transmisi disini diharapkan selain cepat dan ekonomis, harus pula memiliki bandwidth yang besar agar dapat dipergunakan bagi transaksi berbasis multimedia. Pembangunan jaringan media transmisi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga merata secara geografis (kualitas dan), dimana seluruh titik-titik komunitas di negara yang bersangkutan sedapat mungkin dapat terhubung. Komponen kedua yang harus dikembangkan adalah manajemen pengelolaan jaringan media transmisi tersebut, yang memiliki tugas utama untuk mengatur, mencatat, memonitor, menganalisa, mengevaluasi, dan mengelola pemakaian media transmisi terkait oleh publik. Manajemen ini biasanya dibantu oleh peralatan dan fasilitas teknologi informasi tertentu untuk menjamin terciptanya proses pelayanan publik yang efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik. Jika kedua komponen pertama dibangun oleh perusahaan penyedia jasa infrastruktur (supply side), maka komponen ketiga merupakan aplikasi dan peralatan yang harus dimiliki oleh pelanggan (demand side) yang berniat untuk memanfaatkan fasilitas koneksitas tersebut. Komponen ini menyangkut perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang harus dimiliki dan diinstalasi di masing-masing komputer pelanggan atau peralatan elektronika lainnya (distribution channels).
2.	

Pada tahap kedua, pengembangan difokuskan pada pembangunan mekanisme pertukaran data dan informasi yang dipergunakan sebagai basis dalam melakukan transaksi komersial. Pengembangan teknologi informasi seperti electronic commerce, distribution database system, electronic digital interchange (EDI), groupware computing, datawarehousing, dan lain sebagainya harus didukung dengan teknologi tambahan lainnya yang dapat menjawab persoalan-persoalan klasik bisnis yang dihadapi, seperti masalah security, digital signature, maintenance, outsourcing, web-hosting, dan lain-lain. Menyangkut masalah pembangunan mekanisme yang dapat mendorong subyek-subyek cyber space untuk mulai melakukan transaksi komersial adalah ketersediaan sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu. Oleh karena itu keterlibatan konsultan manajemen, pakar hukum, perguruan tinggi, pusat-pusat riset dan pengembangan, lembaga-lembaga pemerintahan, institusi-institusi pelatihan, serta vendor-vendor teknologi sangat dibutuhkan untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronis.
3.	Setelah jalur koneksitas dan komunikasi antar subyek-subyek dan obyek-obyek pada cyber community telah dibangun, tibalah pada pelaksanaan tahap terakhir dalam pembangunan, yaitu pengembangan komunitas itu sendiri. Tantangan membangun digital community dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang “mudah tetapi sulit”. Mudah karena pada dasarnya yang dibutuhkan adalah hanya  membangun content atau materi yang memungkinkan adanya interaksi positif antara komunitas yang terhubung melalui cyber space. Namun di lain pihak usaha tersebut dirasa cukup sulit, karena masyarakat baru akan mencoba menoleh untuk masuk ke cyber community bila yang bersangkutan merasa benar-benar membutuhkannya (walaupun ada sebagian kecil di antara mereka yang bergabung dengan cyber community karena memiliki niat untuk bereksperimen atau uji coba). Dengan kata lain, cyber community baru akan tercipta dan berkembang jika produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan di cyber space benar-benar secara signifikan akan memberikan keuntungan-keuntungan baik secara material maupun non-material yang tidak dapat dilakukan dan diperolah melalui sistem transaksi tradisional.

Dari paparan ringkas di atas terlihat jelas bahwa infrastruktur fisik hanya merupakan salah satu komponen kecil pembentuk suatu digital community. Dengan kata lain, memiliki infrastruktur telekomunikasi yang canggih (state-of-the-art) tidak menjamin telah siapnya suatu negara untuk dapat segera bergabung dalam sebuah digital community. Bagaimana masyarakat dapat “tergila-gila” dengan internet dan teknologi informasi jika masih terjadi fenomena seperti pulsa telepon naik terus, harga listrik tidak pernah turun, jasa internet provider masih cukup mahal, pembangunan tidak merata di seluruh tanah air, KKN merajalela di semua aspek kehidupan, pendidikan tinggi masih berbasis gelar, korupsi yang masih membudaya, utang luar negeri yang semakin membengkak, dana pinjaman yang salah alokasi dan monopoli yang masih merajalela? Setidak-tidaknya seluruh lapisan masyarakat dapat mulai merenung, bahwa terlepas dari “kehebatan-kehebatan” pembangunan ekonomi dan politik yang telah terjadi di tanah air, terdapat laporan hasil penelitian yang menempatkan Indonesia di urutan 105 dari kurang lebih 177 negara di dunia dilihat dari segi kesiapan infrastruktur dan suprastruktur teknologi informasinya. Suatu “prestasi” yang masih jauh dari harapan, yang tidak begitu berbeda dari ranking persepakbolaan nasional di kiprah dunia…..

Referensi
Evans, Philip B. and Thomas S. Wurster. Getting Real about Virtual Commerce. Massachusetts: Harvard Business Review, 1999.
Evans, Philip B. and Thomas S. Wurster. Strategy and the New Economics of Information. Massachusetts: Harvard Business Review, 1997.
Rayport, Jeffrey F. and John J. Svikola. Exploiting the Virtual Value Chain. Massachusetts: Harvard Business Review, 1995.
Rayport, Jeffrey F. and John J. Svikola. Managing in the Marketspace. Massachusetts: Harvard Business Review, 1994.
Slywotzky, Adrian J., Clayton M. Christensen, Richard S. Tedlow, and Nicholas G. Carr. The Future of Commerce. Massachusetts: Harvard Business Review, 2000.
Tapscott, Dan. The Digital Economy – Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. United States: McGraw-Hill, 1996.
Tapscott, Don. Growing Up Digital – The Rise of the Net Generation. United States: McGraw Hill, 1998.

	RICHARDUS EKO INDRAJIT adalah Kepala Program Studi Sistem Informasi STIMIK Perbanas dan Dosen Inti di Program Pasca Sarjana Universitas Bina Nusantara. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Komputer di ITS Surabaya, Master of Applied Computer Science di Harvard University, Master of Business Administration di Leicester University, dan Doctor of Business Administration di University of the City of Manila. Selain mengajar di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, dan Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, serta aktif sebagai konsultan dan peneliti di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), bekerja pula sebagai Direktur Sistem Informasi di perusahaan konsultan Renaissance Advisors. Pengetahuan di bidang teknologi informasi dan manajemen sistem informasi diperoleh dari pengalaman praktis di industri keuangan, perbankan, manufaktur, penerbangan, pertambangan, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan.	

Softcopy dari makalah dan dokumen ini tersedia melalui website personal Richardus Eko Indrajit di alamat: http://www.indrajit.org.

Jakarta, 11 Maret 2000.